Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti: Kepala Saya "Deadlock", Tak Bisa Bicara Lagi...

Kompas.com - 05/11/2014, 19:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluhkan persoalan di kementeriannya kepada para anggota DPD RI. Hal ini membuatnya pusing.

"Hari ini kepala saya 'deadlock'. Saya tidak bisa bicara lagi. Saya surprise atas kondisi yang ada," ujar Susi saat rapat kerja dengan DPD RI, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014).

Susi mengatakan, dalam rapat bersama Polri dan TNI, beberapa waktu lalu, ia dihadapkan pada kenyataan pahit soal pertahanan maritim Indonesia yang berkaitan dengan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal. TNI Angkatan Laut memiliki sebanyak 70 unit kapal patroli. Namun, hanya sebanyak 10 unit kapal yang dapat beroperasi. Akan tetapi, setiap hari hanya tiga unit yang dioperasikan. 

Kondisi yang sama dihadapi Polri. Dari 490 unit kapal patroli, hanya separuh yang bisa beroperasi, dengan waktu hanya dua jam. Parahnya lagi, kata Susi, kapal-kapal yang beroperasi hanya bisa dijalankan 10 hari dalam satu bulan.

"Saya tanya lagi, kalau begitu, kenapa kita mau beli kapal kalau tidak ada yang dijalankan? Kecuali semua equipment dipakai maksimal, baru kita tambah," lanjut dia.

Rapat kerja Susi dan para pejabat eselon I dan II dengan DPD RI berlangsung sejak pukul 17.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.45 WIB. Rapat ini membahas sejumlah persoalan kemaritiman di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo serius menyelesaikan persoalan illegal fishing di Indonesia. Menurut Jokowi, Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya akibat penangkapan ikan secara ilegal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com