Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Ruangan Sempit dan Toilet Dipakai Beramai-ramai, DPR Akan Bangun Gedung Baru

Kompas.com - 31/10/2014, 18:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Golkar, Roem Kono, langsung bekerja seusai terpilih sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Dia mewacanakan pembangunan gedung baru setelah mengecek ke sejumlah ruangan di Gedung DPR.

Menurut dia, banyak ruangan dan fasilitas di Gedung DPR yang tidak layak. Ruangan-ruangan yang ada, kata Roem, tidak memadai untuk kegiatan anggota DPR.

"Penambahan ruangan penting, bukan hanya untuk fasilitas anggota, melainkan juga tenaga ahli, sekretaris, dan tamu," kata Roem saat berkunjung ke ruang wartawan DPR, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2014).

Menurut Roem, ruangan untuk anggota DPR saat ini sangat sempit. Saat ini, kata dia, setiap anggota mendapatkan ruangan 4 x 7 meter. Padahal, menurut dia, fasilitas yang ideal adalah 16 x 16 meter.

"Luasnya perlu ditambah. Mereka kan bawa tenaga ahli, relawan yang datang. Masa satu toilet dipakai sampai 8-9 orang," keluhnya.

Roem lalu beranjak untuk mengecek lantai II Nusantara III DPR, tempat pegawai pemberitaan berada. Dia turut mengajak wartawan mengikuti kegiatannya.

"Museum dan perpustakaan juga harus kita perbaiki, memperbaiki citra DPR. Dihuni 560 orang loh. Masa kalah sama BPK, yang anggotanya cuma sembilan orang, luas bangunannya separuhnya gedung ini. Mereka kan enggak banyak tamu," ujarnya kepada para pegawai.

"Anggota DPR nggak betah di ruangannya, sempit. Di dalam situ ada tenaga ahli, relawan, sekretaris, apalagi kalau cantik-cantik," tambah Roem.

Jadi, akan bangun gedung baru? "Menambah ruangan kan harus membangun, masa cuma patok-patok saja," ujar Roem sambil tertawa.

Wacana pembangunan gedung baru DPR sempat muncul ketika periode 2009-2014. Setelah dikritik publik, rencana tersebut dibatalkan. (Baca: Gedung Mewah Wakil Rakyat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com