Prabowo Heran KIH Bentuk Pimpinan DPR Tandingan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyesalkan niat baik Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mendukung kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla tak bersambut di DPR. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) justru membuat pimpinan DPR sendiri sebagai tandingan untuk pimpinan DPR yang saat ini dikuasai KMP.

"Koalisi Merah Putih sejak awal memberi pengakuan kepada pemerintah. Walaupun kami merasa banyak cara-cara yang merugikan kami, tapi kami ingin suasana yang baik bagi bangsa dan negara ini," kata Prabowo di Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Prabowo mencontohkan, dia bersama elite KMP lain rela hadir saat pelantikan Jokowi-JK dan memberikan selamat. Kehadiran itu, kata dia, adalah suatu niat baik untuk membangun bangsa bersama-sama.

"Sebagaimana kalian ketahui, saya dan tokoh-tokoh KMP justru memberi selamat kepada pemerintahan baru. Kita memberikan dukungan dan kita menganjurkan pemerintahan baru untuk bekerja keras," ujar pesaing Jokowi-JK saat Pilpres 2014 ini.

Terkait KMP yang menyapu bersih pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapan DPR, Prabowo menilai hal tersebut tak perlu dikhawatirkan. DPR, kata dia, justru akan menjadi penyeimbang dan pengawas yang kuat bagi pemerintah.

"Demokrasi itu ada yang diberi mandat eksekutif dan ada yang di legislatif. Legislatif yang kuat adalah sesuatu yang menguntungkan rakyat. Ada pengawasan, ada koreksi, dan sebagainya.  Kita berpikir positif. Kita tidak mau menang kalah, menang kalah," ujar Prabowo.

"Saya kira tandingan-tandingan itu bentuk ketidakdewasaan. Enggak ada itu tandingan. Ini sangat merugikan bangsa. Pikiran-pikiran seperti itu sangat merugikan bangsa," tambahnya.

KIH membentuk pimpinan DPR sendiri karena mereka tidak puas dengan kepemimpinan pimpinan DPR saat ini yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih, khususnya dalam sidang paripurna terkait alat kelengkapan DPR. Mereka mengangkat pimpinan DPR yang diketuai oleh Pramono dan terdiri dari empat wakil ketua, yakni Abdul Kadir Karding, Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura).

Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu UU MD3 dengan harapan pemilihan DPR dipilih ulang. Mereka merasa UU MD3 itulah yang menjadi sumber masalah sehingga pimpinan DPR akhirnya "disapu bersih" oleh Koalisi Merah Putih.