Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Andi Widjajanto Dilantik Jadi Seskab

Kompas.com - 30/10/2014, 20:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto akan resmi menjabat sebagai sekretaris kabinet (seskab) mulai pekan depan. Andi mengatakan, ia sudah dipanggil secara khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk menempati posisi yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara itu.

"Ya tadi dipanggil Presiden pukul 16.30 lalu dan diminta tetap berinteraksi dengan Mensesneg sampai pelantikan hari Senin atau Selasa minggu depan," kata Andi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (30/10/2014).

Andi menjelaskan, meski baru dilantik pekan depan, ia sudah mulai diikutsertakan dalam pembahasan bersama Mensesneg. Peran Mensesneg, kata Andi, melayani Presiden sebagai kepala negara, sementara sekretaris kabinet melayani Presiden sebagai kepala pemerintahan.

"Itu tidak lagi menimbulkan dualisme," kata Andi.

Wewenang seskab diperluas

Pada masa pemerintahan SBY, seskab merupakan pejabat setingkat menteri. Seskab berperan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh kabinet, misalnya, membuat surat edaran yang kerap menjadi surat teguran bagi para menteri.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, kata Andi, seskab tak lagi hanya sebatas menyiapkan keperluan kabinet. Seskab juga akan membawahi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang sebelumnya adalah lembaga yang berdiri sendiri dan langsung di bawah presiden.

"Ya itu nanti seskab yang membawahi UKP4 untuk membantu presiden dalam memantau pelaksanaan program-program kementerian," kata dia.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, keberadaan UKP4 di bawah seskab adalah untuk memperkuat fungsi kepresidenan. Seskab, lanjut dia, akan melakukan evaluasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program yang dilakukan oleh para menteri atau pimpinan lembaga.

Sementara itu, terkait pembentukan Kantor Kepresidenan, kata Andi, akan ditunda terlebih dulu. Kantor Kepresidenan sebelumnya direncanakan dipimpin oleh seorang kepala staf yang posisinya setara dengan menteri.

"Ditunda dulu oleh Presiden karena itu akan merupakan kelembagaan baru yang perpresnya masih harus disusun antara Setneg, Setkab, dan Kemenpan RB. Kalaupun akan beroperasi penuh, kemungkinan bulan Februari," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com