Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS Pimpin Komisi I DPR

Kompas.com - 29/10/2014, 14:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq kembali terpilih menjadi Ketua Komisi I DPR RI. Hal itu diputuskan dalam sidang yang digelar di ruang rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Rabu (29/10/2014) siang.

Dalam pembacaan keputusan oleh pimpinan sidang sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, Mahfud akan didampingi oleh tiga wakil ketua, yakni Tantowi Yahya (Golkar), Asril Hamzah Tanjung (Gerindra), dan Hanafi Rais (PAN).

"Mengingat pemilihan hanya terdapat satu paket, maka dalam ketentuan Pasal 57 ayat 13 (Tata Tertib DPR), pimpinan rapat langsung menetapkan pimpinan komisi," ujar Fadli.

Hanya lima fraksi yang hadir dan memberikan usulan pimpinan komisi, yakni Golkar, PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat. Adapun PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB tidak hadir karena masih bersikeras bahwa pemilihan pimpinan komisi mesti melalui proses musyawarah dan mufakat.

Pada periode 2009-2014, Mahfudz juag menjadi Ketua Komisi I DPR. Setelah pimpinan diputuskan, Komisi I langsung menggelar rapat pertama. Masing-masing anggota komisi dipersilakan memperkenalkan diri satu per satu, mulai dari menyebut daerah pemilihan hingga latar belakang karier politik.

Dengan diputuskannya pimpinan komisi I ini, berarti sudah ada enam komisi DPR yang ditetapkan DPR, yaitu Komisi II, Komisi IV, Komisi IX, Komisi X dan Komisi VIII.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com