Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Optimisme Publik, Jokowi Disarankan Tak Tergesa-gesa Susun Kabinet

Kompas.com - 23/10/2014, 10:20 WIB


YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memastikan bahwa kabinetnya akan mampu menerjemahkan dan menjaga optimisme masyarakat terhadap pemerintahannya lima tahun ke depan. Dengan demikian, Jokowi harus mempertimbangkan dengan matang dalam menyusun kabinet.

"Arsitektur kabinet Jokowi cukup penting untuk dipastikan mampu menerjemahkan harapan masyarakat sehingga perlu pertimbangan yang matang dalam memilih orangnya," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati, di Yogyakarta, Rabu (23/10/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut pengajar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini, sebelum mengumumkan kabinet atau nama-nama menterinya, Presiden Jokowi sebaiknya memberikan penjelasan mengenai program jangka pendek dan menengah terlebih dahulu.

Program itu, kata dia, kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam tupoksi masing-masing kementerian.

"Selanjutnya, disebutkan siapa-siapa yang pantas menjalankan program tersebut," kata dia.

Selain dipastikan bersih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama-nama menteri pilihan Jokowi, menurut Mada, harus sejalan dan memahami visi-misi pemerintahannya. Hal itu sesuai dengan isi pidato Jokowi saat dilantik menjadi Presiden bahwa kabinet harus mampu membantu Presiden dalam rangka pencapaian visi dan misi.

"Bahkan, bukan hanya mampu memahami, tetapi bisa melaksanakannya," katanya.

Selain itu, kata dia, sesuai dengan isi pidatonya juga, kabinetnya ke depan harus mampu bekerja keras serta patuh pada konstitusi serta kepentingan rakyat, bukan pada kelompok.

Ia menilai dalam menyusun kabinet, Jokowi tidak perlu tergesa-gesa sebab hanya dengan cara demikian Presiden dapat menjaga harapan dan optimisme masyarakat yang dinilai cukup besar terhadap pemerintahannya untuk lima tahun ke depan.

Rencananya, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (23/10) malam. Namun, hal tersebut batal. Belum ada kepastian kapan susunan kabinet akan diumumkan.

Jokowi mengaku ada delapan nama yang tak boleh dipilih sebagai menteri berdasarkan rekomendasi KPK dan PPATK. Namun, Jokowi tak mau mengungkap siapa saja mereka.

"Maunya sih kerja cepat, tapi kalau keliru ya gimana? Saya maunya cepat, tapi benar," ujar Jokowi di Kompleks Istana, Rabu siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com