Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabinet Belum Diumumkan Malam Ini, Jokowi-JK Masih Pertimbangkan Masukan KPK

Kompas.com - 21/10/2014, 18:52 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkirakan bahwa Presiden Joko Widodo belum akan mengumumkan susunan kabinetnya pada Senin (21/10/2014) malam ini. Menurut Kalla, pihaknya masih mempertimbangkan hasil penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai rekam jejak para calon menteri.

"Oh, nanti cek ke sana, saya kira malam ini belum," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Kalla mengatakan, ia dan Jokowi masih menyelesaikan daftar nama calon menteri yang sebagian dianggap berisiko oleh KPK. Mengenai berapa nama calon menteri yang diberi tanda merah oleh KPK, pria yang biasa disapa JK ini mengaku belum membaca hasil penelusuran lembaga antikorupsi itu. "Ya, kita rundingkan sama-sama ya," ujar JK.

Sore ini, Kalla menjamu kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Belum diketahui maksud kedatangan Prabowo ke Istana Wakil Presiden sore ini. Sebelum pertemuan itu, JK menyampaikan bahwa pembicaraan mengenai calon menteri dengan pimpinan partai politik sudah sering dilakukan. "Sebenarnya sudah sering berbicara dengan ketua parpol masyarakat," ujar dia.

Secara terpisah, Jokowi mengatakan sudah mematangkan postur kabinet beserta para calon menterinya. Jokowi sudah memanggil semua calon menterinya ke Istana Kepresidenan pada Senin (20/10/2014) malam hingga Selasa (21/10/2014) dini hari tadi. Namun, ia tak mau mengungkapkan siapa saja sosok yang dipilih sebagai menteri-menterinya. Ia juga tak memberikan kepastian kapan pengumuman kabinet akan dilakukan. "Secepatnya, secepatnya," kata Jokowi.

Kabinet Jokowi-JK ini akan terdiri dari 33 orang menteri dengan empat orang menteri koordinator. Latar belakang para menteri itu berasal dari profesional dan partai politik yang menjadi pendukungnya saat pemilihan presiden lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com