Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Tak Sampai di Balik Pertemuan Prabowo dan Jokowi...

Kompas.com - 17/10/2014, 19:40 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Dua peserta Pemilu Presiden 2014, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, bertemu pada Jumat (17/10/2014) pagi. Pertemuan yang membungkam semua wacana dan tudingan itu dipersiapkan tak lebih dari 12 jam. Ini kisahnya.

"Pak Jokowi yang dhawuh (menginisiasi pertemuan) setelah bilang tak ada respons (dari kubu Prabowo). Saya tanyakan ke Edhy Prabowo (soal ketiadaan respons itu) dan dijawab selama ini tak ada undangan," tutur Aria Bima, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tentang cerita di balik pertemuan dua "aktor" utama pada Pemilu Presiden 2014 tersebut, Jumat (17/10/2014).

Terkuaklah cerita tentang pesan lewat utusan yang tak pernah sampai ke tujuan. Aria tak menampik soal adanya pesan dan utusan itu, tetapi dia menolak menyebutkan siapa utusan dari PDI-P atau Koalisi Indonesia Hebat maupun penerima pesan dari Partai Gerakan Indonesia Raya maupun Koalisi Merah Putih. "Sudahlah, yang penting pertemuan sudah terjadi," tepis dia.

Sesudah paripurna

Rencana pertemuan Prabowo dan Jokowi menemui titik terang baru setelah rapat paripurna di DPR yang membahas soal formasi alat kelengkapan DPR, Kamis (16/10/2014). "Saya temui Edhy Prabowo dan sampaikan soal rencana mempertemukan kedua beliau (Prabowo dan Jokowi)," ujar Aria.

Edhy Prabowo adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR. Aria mengaku sudah lama mempunyai komunikasi baik dengan Edhy. Terlebih lagi, Aria merupakan salah satu petugas partai yang menghubungkan PDI-P dan Gerindra saat berkoalisi pada Pemilu Presiden 2009. "Komunikasi kami lancar," kata dia.

Kepastian di tengah makan malam

Setelah pertemuan dengan Aria Bima di DPR, Edhy Prabowo menikmati makan malam bersama sekelompok kawan lama di sebuah pusat perbelanjaan di bilangan Senayan, Kamis malam. Kepastian soal pertemuan Prabowo dan Jokowi bergulir di tengah makan malam ini.

Kepada sekelompok kawan lama ini, Edhy memastikan, "Besok ada pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Waktu sudah disepakati, tinggal tempat yang belum."

Malam itu, Edhy mengatakan, Prabowo sudah menyatakan bersedia bertemu. "Pak Prabowo sudah menegaskan, tak ada alasan untuk menolak bertemu," tegas dia.

Bukan komunikasi pertama PDI-P

Menurut Edhy, Jumat, sebelum Aria memulai pembicaraan soal pertemuan Prabowo dan Jokowi ini, Puan Maharani—putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sekaligus Ketua DPP PDI-P—pun sudah menanyakan soal keinginan bertemu Prabowo. Lagi-lagi disinggung juga soal utusan dan pesan yang tak pernah sampai.

"Dalam pembicaraan telepon yang tak sengaja, tercetus soal utusan dan pesan itu. Setelah kami jawab bahwa tak pernah ada utusan dan pesan yang sampai kepada Pak Prabowo, barulah dia (Puan) mafhum," tutur Edhy. Dalam pembicaraan yang sama, kata dia, Puan juga bertanya soal tudingan koalisi Gerindra ingin melakukan sapu bersih di DPR.

Atas pertanyaan itu, kata Edhy, Prabowo menegaskan tak pernah berniat tidak memberi ruang yang pantas bagi PDI-P di parlemen. Edhy pun bertutur, "Dalam pertemuan terakhir dengan koalisi sebelum pemilihan ketua DPR, beliau mengingatkan untuk tak main sapu bersih dan memberi tempat bagi PDI-P."

Kalimat Prabowo dalam pertemuan dengan koalisinya-jauh sebelum ada telepon Puan, sebut Edhy, kurang lebih adalah, "Bagaimanapun PDI-P adalah pemenang pemilu. Harus mendapat tempat yang pantas di parlemen." Namun, aku dia, memang ada penolakan dari beberapa partai anggota koalisi.

Hanya saja, sambung Edhy, pada pekan ini Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menelepon Prabowo dan menanyakan kembali soal pendapat Prabowo soal PDI-P itu. Pendapat Prabowo, sebut Edhy, tak berubah. Pernyataan Edhy pun tecermin dari tulisan Prabowo di akun Facebook-nya.

Dari rangkaian pembicaraan tersebut dan pertemuan Prabowo-Jokowi yang terwujud pada Jumat pagi ini, Edhy berkeyakinan bakal ada perubahan dalam formasi alat kelengkapan di DPR. Disinggung soal rapat paripurna yang sudah memutuskan jumlah komisi, dia menjawab lugas, "Itu masih bisa diubah. PDI-P masih bisa menjadi ketua di alat kelengkapan," kata dia.

Kepastian tempat di hari ulang tahun Prabowo

TRIBUNNEWS / DANY PERMANA Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang.
Pada Kamis malam, tawaran lokasi pertemuan Prabowo dan Jokowi sudah disebutkan, yaitu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, atau di Jalan Kertanegara 4, Jakarta. Dua-duanya adalah kediaman pribadi Prabowo.

Aria mengaku menyampaikan soal kesediaan Prabowo bertemu itu kepada Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto dan Jokowi sendiri. "Keputusan baru tadi pagi sekitar pukul 08.00 WIB, Pak Jokowi bilang OK di Kertanegara," aku Aria.

Bagi Edhy, tawaran lokasi pertemuan di kediaman Prabowo bukan karena egoisme atau pertimbangan dangkal. "Dengan bertempat di (rumah) Pak Prabowo, sebenarnya risiko ada di Pak Prabowo yang harus memastikan semua lancar dan aman," tegas dia.

Maka, tepat pada hari ulang tahun ke-63 Prabowo, pertemuan dua anak bangsa yang baru saja bertarung dalam Pemilu Presiden 2014 pun terjadi. Sebuah ulang tahun dengan pertemuan hangat yang mendapat banyak apresiasi, setidaknya berkaca dari nada-nada para pengguna media sosial di akun masing-masing.

Bagi Jokowi, pertemuan dengan Prabowo pun diakui bukan biasa-biasa saja. "Hari ini saya bersilaturahim dengan Pak Prabowo Subianto. Merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk dapat berjumpa dan berbincang-bincang bersama beliau," tulis dia di akun Facebook.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com