KPK Geledah Ruang Setya Novanto dan Kahar

Kompas.com - 19/03/2013, 13:25 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2013). Ruangan yang digeledah adalah milik Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga Bendahara Umum Partai Golkar serta anggota Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi mengenai Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. "Terkait dengan kasus PON Riau dengan tersangka RZ (Rusli Zainal), penyidik melakukan penggeledahan di beberapa tempat, ruang Ketua Fraksi Setya Novanto dan di ruangan anggota fraksi, Kahar Muzakir," kata Johan di Jakarta.

Menurutnya, KPK menurunkan tim penyidik ke sejumlah lokasi penggeledahan sejak pukul 10.30 WIB. Penggeledahan di ruangan Setya dan Kahar ini dilakukan karena KPK menduga ada jejak-jejak tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Rusli di dua tempat tersebut. "Penggeledahan dilakukan karena diduga ada jejak-jejak, misalnya di sana ada pertemuan," ujarnya.

Namun, Johan tidak mengungkapkan lebih jauh mengenai pertemuan yang disebutkannya itu. Sebelumnya, Setya dan Kahar pernah diperiksa KPK sebagai saksi PON Riau dengan tersangka mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau, Lukman Abbas.

Pertemuan di ruangan Setya

Dugaan keterlibatan Setya dan Kahar dalam kasus PON Riau ini terungkap melalui kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu. Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar.

Lebih jauh Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dia menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar. Untuk memuluskan langkah itu harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS.

Setelah pertemuan tersebut, Lukman mengaku diminta menyerahkan uang kepada Kahar. Lukman kemudian menemuinya di lantai 12 Gedung Parlemen, dan menyerahkan 850.000 dollar AS kepada ajudan Kahar.

Setya Akui Pertemuan

Beberapa waktu yang lalu, Setya membenarkan adanya pertemuan di ruangannya di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR. Namun, menurut Setya, pertemuan itu bukan membicarakan masalah PON, tetapi acara di DPP Partai Golkar.

Setya juga membantah dirinya pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau. Setya juga membantah pernah menyuruh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun. Bantahan yang sama juga pernah disampaikan Kahar. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, dia melalui pengacara Partai Golkar, Rudi Alfonso, membantah bantu mengupayakan penambahan anggaran PON Riau.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

    Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

    Nasional
    Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

    Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

    Nasional
    Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

    Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

    Nasional
    Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

    Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

    Nasional
    PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

    PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

    Nasional
    Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

    Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

    Nasional
    Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

    Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

    Nasional
    Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

    Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

    Nasional
    Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

    Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

    Nasional
    Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

    Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

    Nasional
    PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

    PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

    Nasional
    Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

    Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

    Nasional
    Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

    Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

    Nasional
    Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

    Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

    Nasional
    Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

    Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X