Terseret Kasus PON Riau, Setya Novanto Merasa Dirugikan

Kompas.com - 19/08/2013, 15:34 WIB
KPK kembali memeriksa anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, Senin (19/7/2013). Bendahara umum Partai Golkar itu akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus itu, Rusli Zainal, terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional XVII. KOMPAS.com/Icha RastikaKPK kembali memeriksa anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, Senin (19/7/2013). Bendahara umum Partai Golkar itu akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus itu, Rusli Zainal, terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional XVII.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto merasa dirugikan karena namanya diseret-seret dalam kasus dugaan korupsi PON Riau. Nama Bendahara Umum Partai Golkar itu disebut-sebut oleh mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Lukman Abbas, pernah melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau Rusli Zainal untuk membahas bantuan dana APBN PON Riau 2013.

"Kalau sesuai pernyataan Lukman ya pasti dirugikan. Gara-gara pernyataan Lukman, Beliau (Setya) yang bolak balik dipanggil jadi saksi KPK," kata anggota bidang hukum DPP Partai Golkar Rudi Alfonso saat mendampingi Setya diperiksa KPK.

Setya diperiksa KPK selama kurang lebih empat jam sebagai saksi untuk Rusli yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi PON Riau. Seusai pemeriksaan, Setya tidak membantah juga tidak membenarkan tudingan Lukman tersebut.

"Enggak ada yang lain seperti yang dulu dan seperti yang disampaikan di bawah sumpah di pengadilan Lukman Abbas," kata Setya kemudian masuk ke mobil yang menjemputnya.

Kendati merasa dirugikan, lanjut Rudi, pihaknya belum akan melaporkan Lukman ke pihak kepolisian.

"Bagaimana melaporkan seseorang yang sudah dipenjara? Sama saja," ucap Rudi.

Lukman divonis lima tahun enam bulan dalam kasus PON Riau. Dia dinyatakan bersalah karena memberi uang suap Rp 900 juta kepada sejumlah anggota DPRD Riau dalam pembahasan revisi Perda No. 6/2010 tentang penambahan anggaran Arena Menembak dalam PON XVIII Riau.

Selain itu, Lukman dianggap terbukti menerima suap sebesar Rp 700 juta dari PT Adhi Karya. Sementara itu, menurut Rudi, keterangan Lukman yang menyebut nama Setya selama ini hanyalah pengakuan sepihak yang tidak terbukti dalam proses persidangan.

"Lukman menerima uang itu kan terbukti tetapi dia mau lempar uang itu ke mana mungkin saja dia yang tahu sendiri, tayakan saja sama dia. Karena sampai saat ini enggak ada uang itu kita terima," ujar Rudi.

WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN Gubernur Riau, Rusli Zainal, menggunakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2013). KPK resmi menahan Rusli Zainal terkait kasus dugaan suap pada penyelenggaraan PON Riau serta kasus dugaan korupsi pemberian izin pengelolaan hutan di Pelalawan, Riau.

Membantah

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X