Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terseret Kasus PON Riau, Setya Novanto Merasa Dirugikan

Kompas.com - 19/08/2013, 15:34 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto merasa dirugikan karena namanya diseret-seret dalam kasus dugaan korupsi PON Riau. Nama Bendahara Umum Partai Golkar itu disebut-sebut oleh mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Lukman Abbas, pernah melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau Rusli Zainal untuk membahas bantuan dana APBN PON Riau 2013.

"Kalau sesuai pernyataan Lukman ya pasti dirugikan. Gara-gara pernyataan Lukman, Beliau (Setya) yang bolak balik dipanggil jadi saksi KPK," kata anggota bidang hukum DPP Partai Golkar Rudi Alfonso saat mendampingi Setya diperiksa KPK.

Setya diperiksa KPK selama kurang lebih empat jam sebagai saksi untuk Rusli yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi PON Riau. Seusai pemeriksaan, Setya tidak membantah juga tidak membenarkan tudingan Lukman tersebut.

"Enggak ada yang lain seperti yang dulu dan seperti yang disampaikan di bawah sumpah di pengadilan Lukman Abbas," kata Setya kemudian masuk ke mobil yang menjemputnya.

Kendati merasa dirugikan, lanjut Rudi, pihaknya belum akan melaporkan Lukman ke pihak kepolisian.

"Bagaimana melaporkan seseorang yang sudah dipenjara? Sama saja," ucap Rudi.

Lukman divonis lima tahun enam bulan dalam kasus PON Riau. Dia dinyatakan bersalah karena memberi uang suap Rp 900 juta kepada sejumlah anggota DPRD Riau dalam pembahasan revisi Perda No. 6/2010 tentang penambahan anggaran Arena Menembak dalam PON XVIII Riau.

Selain itu, Lukman dianggap terbukti menerima suap sebesar Rp 700 juta dari PT Adhi Karya. Sementara itu, menurut Rudi, keterangan Lukman yang menyebut nama Setya selama ini hanyalah pengakuan sepihak yang tidak terbukti dalam proses persidangan.

"Lukman menerima uang itu kan terbukti tetapi dia mau lempar uang itu ke mana mungkin saja dia yang tahu sendiri, tayakan saja sama dia. Karena sampai saat ini enggak ada uang itu kita terima," ujar Rudi.

WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN Gubernur Riau, Rusli Zainal, menggunakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2013). KPK resmi menahan Rusli Zainal terkait kasus dugaan suap pada penyelenggaraan PON Riau serta kasus dugaan korupsi pemberian izin pengelolaan hutan di Pelalawan, Riau.

Membantah

Dia juga membantah keterangan Lukman tentang pertemuan di ruangan Setya. Menurut Rudi, Setya memang pernah bertemu dengan Rusli di ruangannya. Namun, menurut Rudi, ketika itu Rusli hanya menyampaikan undangan kepada Setya untuk menjadi pembicara dalam acara Partai Golkar.

"Kebetulan itu cuma 10 menit, itu ada yang ikut dua staf nya. Diketahui dua staf itu salah satunya adalah Lukman Abbas. Enggak ada bicara anggaran di ruangan itu," ungkapnya.

KPK memeriksa Setya sebagai saksi untuk Rusli. Beberapa waktu lalu, KPK juga memeriksa Setya, namun dia diperiksa untuk melengkapi berkas Lukman. Terkait penyidikan kasus PON Riau ini, KPK pernah menggeledah ruangan kerja Setya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menyita empat kardus berisi barang bukti yang diperlukan.

Dugaan keterlibatan Setya dan Kahar dalam kasus PON Riau ini terungkap melalui kesaksian Lukman di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu. Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar.

Lebih jauh, Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dia menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar.

Untuk memuluskan langkah itu harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS. Setelah pertemuan tersebut, Lukman mengaku diminta menyerahkan uang kepada Kahar. Lukman kemudian menemuinya di lantai 12 Gedung Parlemen, dan menyerahkan 850.000 dollar AS kepada ajudan Kahar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com