Aburizal Putuskan Setya Novanto Calon Ketua DPR

Kompas.com - 01/10/2014, 16:36 WIB
Bendahara Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto tiba di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014). Setya diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait kasus dugaan suap di lingkungan MK. TRIBUNNEWS/HERUDIN TRIBUNNEWS/HERUDIN Bendahara Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto tiba di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014). Setya diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait kasus dugaan suap di lingkungan MK. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie telah menetapkan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai calon Ketua DPR periode 2014-2019. Keputusan Aburizal itu akan didukung oleh seluruh anggota Dewan yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

"Pak Setya Novanto yang akan diusung jadi calon Ketua DPR, pertimbangannya tanya saja ke Pak Ketum (Aburizal)," kata Fadel, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Sebelum ditetapkan, Golkar menggulirkan tiga nama untuk dijadikan calon ketua DPR. Ketiga nama itu adalah Fadel, Setya Novanto, dan Ade Komarudin. Penetapan Setya sebagai calon Ketua DPR merupakan hak prerogatif Aburizal sebagai Ketua Umum Golkar.

Fadel mengakui adanya perbedaan pendapat di internal saat pleno penetapan Setya sebagai calon Ketua DPR. Namun, Fadel mengaku mengalah tidak maju sebagai calon pemimpin DPR karena tak ingin menciptakan konflik di tubuh partai Golkar.

"Selalu ada perbedaan pendapat, saya selalu mengalah. Dulu jadi gubernur disuruh jadi menteri. Sudah enak jadi menteri, diganti lagi. Saya mengalah, saya bukan orang yang senang konflik," ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Sebagai informasi, pemilihan pimpinan DPR rencananya akan dilakukan malam nanti. Masing-masing fraksi kini tengah melakukan konsultasi di ruang rapat Komisi IV DPR.

Dalam tata tertib DPR, calon ketua dan wakil ketua diusulkan oleh fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas satu orang calon ketua dan empat orang calon wakil ketua dari fraksi yang berbeda. Usulan itu lalu ditetapkan sebagai paket calon dalam rapat paripurna DPR.

Paket tersebut nantinya akan dipilih secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, paket akan dipilih dengan pemungutan suara. Setiap anggota memilih satu paket calon. Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat paripurna DPR.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X