"Manuver KMP Tak Akan Berhenti, Jokowi Mesti Buktikan Janji dan Dekat Rakyat"

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, berbagai manuver partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan berhenti untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya. Untuk itu, Ray meminta Jokowi selalu dekat dengan rakyat selama memimpin Indonesia.

"Nggak perlu susah-susah, buktikan ucapannya soal janji kabinet tanpa negosiasi, tanpa bagi-bagi kursi, dan dekat dengan rakyat," kata Ray di Jakarta, Senin (29/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Ray mengatakan, konsekuensi yang akan dihadapi Jokowi ialah sulit bekerja dengan efektif, bahkan harus memupuskan niatnya jika ingin menjadi presiden periode 2019-2024.

"Anda akan bekerja sangat tidak efektif mungkin karena banyak sekali program yang dipotong. Paling beratnya tidak akan terpilih kembali periode selanjutnya. Tapi, sekalipun itu terjadi, Anda buat legacy, sebuah kabinet presiden dengan prinsip tidak mau kompromi. Demi kepentingan publik, itu sudah hebat," katanya.

Menurut Ray, jika Jokowi melakukan hal tersebut, banyak pihak akan mengenangnya. Untuk itu, dia memberikan saran agar Jokowi tak perlu memasukkan nama menteri yang berasal dari partai politik.

"Cuma konsekuensinya harus dekat dengan rakyat. Biar koalisi rakyat yang terus back-up dia (Jokowi)," ucap Ray.

Sebelumnya, KMP berhasil meloloskan mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam pengesahan RUU Pilkada. Dengan aturan itu, KMP dinilai ingin menguasai jabatan kepala daerah.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menolak semua permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diajukan PDI Perjuangan. Dengan demikian, PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014 tidak otomatis mendapatkan posisi ketua DPR periode 2014-2019.

Dengan putusan itu, pimpinan DPR dan alat kelengkapan lainnya bisa dikuasai oleh KMP. (Baca: Putusan MK: PDI-P Tidak Otomatis Dapat Kursi Ketua DPR 2014-2019)