Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Pastikan Sanksi Keras untuk 11 Kader yang Dukung Pilkada Langsung

Kompas.com - 26/09/2014, 18:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memastikan ada sanksi tegas terhadap anggota Fraksi Partai Golkar yang mendukung pilkada langsung saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Menurut Ical, sanksi tersebut akan dibahas dan diberikan oleh mahkamah Partai Golkar. Aburizal menhelaskan, anggota Fraksi yang membelot itu jumlahnya sangat kecil dan tak signifikan. Di luar itu, Ical mengatakan, Golkar solid mendukung pilkada melalui DPRD.

"Pasti ada tindakan, ada sanksi keras. Nanti mahkamah partai yang putuskan," kata Aburizal, seusai memberi pengarahan pada anggota DPR terpilih periode 2014-2019 dari partai Koalisi Merah Putih, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014) sore.

Diberitakan sebelumnya, ada 11 anggota Fraksi Golkar yang berbeda sikap dengan keputusan Golkar mendukung pilkada melalui DPRD. Dari 11 anggota Fraksi Golkar itu, salah satunya adalah Poempida Hidayatullah.

Poempida menyebutkan, dua rekannya, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, juga memilih sikap berbeda dari fraksi. Nama lainnya yang disebut Poempida adalah Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Zainudin Amali, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat.

Menurut Poempida, dia bersama 10 anggota fraksi lainnya memutuskan untuk membelot karena menilai, rakyat seharusnya mendapatkan hak konstitusional untuk memilih kepala daerah secara langsung. Berdasarkan hasil voting, kubu pendukung Pilkada melalui DPRD menang dan RUU Pilkada disahkan menjadi Undang-Undang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com