"Pilkada Lewat DPRD, Kemenangan Kartel Politik"

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Nusron Wahid menilai, disahkannya RUU Pilkada adalah bentuk kalahnya nilai-nilai demokrasi. Segelintir penguasa dan kartel politik disebut Nusron sebagai pemenangnya.

"Pilkada melalui DPRD adalah kemenangan oligarki dan kartel politik, bukan demokrasi Pancasila," ujar Nusron melalui siaran persnya kepada Kompas.com, Jumat (26/9/2014) pagi.

"Selamat datang oligarki dan kartel politik. Di daerah pasti hanya dikuasai segelintir DPRD. Gubernur, bupati dan wali kota akan dijadikan bulan-bulanan kekuatan politik setiap saat," lanjut Nusron.

Kondisi demikian, kata Nusron, harus disikapi kritis oleh rakyat, termasuk kekuatan politik yang menentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Keduanya mesti berkonsolidasi menghadapi kelompok antireformasi tersebut yang bersembunyi di balik partai politik.

"Orang-orang baik harus turun gunung. Mari membenahi partai politik. Sebab partai politik adalah pilar demokrasi sudah dibajak oligarkis yang berujung mematikan hak-hak rakyat," lanjut Nusron.

Hasil voting, sebanyak 226 anggota DPR yang berasal dari fraksi partai Koalisi Merah Putih mendukung pemilihan tidak langsung, sementara anggota DPR yang mendukung pilkada langsung 135 orang. Ada pun, 142 anggota Fraksi Demokrat dinyatakan abstain.

Meski Demokrat walkout, ada 6 orang anggotanya yang bertahan dan memilih mendukung opsi pilkada langsung.

Berikut rincian hasil voting pengesahan RUU Pilkada

* Opsi 1: Pilkada Langsung Demokrat (6); Golkar (11); PDI-P (88); PKB (20); Hanura (10)

* Opsi 2: Pilkada Tidak Langsung Golkar (73); PKS (55); PAN (44); PPP (32); Gerindra (22)

Abstain: Demokrat (142)