Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Daerah, Ya Harus Dipilih Rakyat...

Kompas.com - 23/09/2014, 14:29 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Para wakil rakyat yang di Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Kamis (25/9/2014). Pembahasan RUU ini menuai pro dan kontra karena salah satu pasalnya mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah. Jika selama ini kepala daerah dipilih oleh rakyat, kini ada kelompok di DPR yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Kekuatan dua kelompok pendukung pilkada langsung dan oleh DPRD pun hampir sama kuat di DPR. Sebagai representasi rakyat, seharusnya apa yang mereka perjuangkan pun sesuai dengan suara yang diwakilinya. Lalu, bagaimana komentar masyarakat?

Salah satu karyawan swasta di Jakarta, Bagus Dwi Sandi Putra, berpendapat, seharusnya kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sandi menilai, mekanisme ini merupakan salah satu esensi dari demokrasi. Ia khawatir, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan ada proses yang tidak transparan.

"Jadinya enak di mereka. Transaksi mereka (calon kepala daerah dan anggota DPRD) jadinya sangat mudah. Kalau pemilihan langsung kan emang itu sudah esensi dari demokrasi," kata Sandi, saat ditemui di salah satu pusat perbelanjaan, di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2014).

Senada dengan Sandi, Goldtaria Lan, salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta, juga meragukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut dia, proses di DPRD akan banyak intervensi oleh petinggi partai.

"Pilkada oleh DPRD kan rawan intervensi petinggi partai. Karena wakil rakyat kan nurutnya sama petinggi partainya," ujar Goldta.

Ia juga mengaku apatis terhadap perilaku anggota legislatif yang tidak sepenuhnya berjuang demi rakyat. Goldta meminta pemerintah agar tetap mempertahankan mekanisme pilkada langsung, dengan catatan mekanismenya harus dievaluasi dan disempurnakan.

Sementara itu, Desi Rahmawati yang juga salah satu karyawan swasta di Jakarta, berharap, ke depannya pemilihan umum, baik level daerah dan nasional, dilakukan dengan mekanisme online atau E-Voting. Menurut Desi, pelaksanaan pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir memiliki banyak kekurangan sehingga rawan untuk diselewengkan oleh pihak yang ingin memenangkan pemilu dengan cara tidak benar.

Ia berpendapat, E-Voting bisa menjadi alternatif agar pemilihan tetap mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Desi juga menolak pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD. 

"Kalau mereka (DPRD) kan nanti bisa memilih yang kurang bagus. Karena mereka memilih hanya karena faktor satu kubu (partai dan koalisi). Mekanisme langsung  ini sistemnya saja diperbaiki," kata Desi.

Bagaimana dengan Anda?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com