Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Daerah, Ya Harus Dipilih Rakyat...

Kompas.com - 23/09/2014, 14:29 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Para wakil rakyat yang di Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Kamis (25/9/2014). Pembahasan RUU ini menuai pro dan kontra karena salah satu pasalnya mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah. Jika selama ini kepala daerah dipilih oleh rakyat, kini ada kelompok di DPR yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Kekuatan dua kelompok pendukung pilkada langsung dan oleh DPRD pun hampir sama kuat di DPR. Sebagai representasi rakyat, seharusnya apa yang mereka perjuangkan pun sesuai dengan suara yang diwakilinya. Lalu, bagaimana komentar masyarakat?

Salah satu karyawan swasta di Jakarta, Bagus Dwi Sandi Putra, berpendapat, seharusnya kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sandi menilai, mekanisme ini merupakan salah satu esensi dari demokrasi. Ia khawatir, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan ada proses yang tidak transparan.

"Jadinya enak di mereka. Transaksi mereka (calon kepala daerah dan anggota DPRD) jadinya sangat mudah. Kalau pemilihan langsung kan emang itu sudah esensi dari demokrasi," kata Sandi, saat ditemui di salah satu pusat perbelanjaan, di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2014).

Senada dengan Sandi, Goldtaria Lan, salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta, juga meragukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut dia, proses di DPRD akan banyak intervensi oleh petinggi partai.

"Pilkada oleh DPRD kan rawan intervensi petinggi partai. Karena wakil rakyat kan nurutnya sama petinggi partainya," ujar Goldta.

Ia juga mengaku apatis terhadap perilaku anggota legislatif yang tidak sepenuhnya berjuang demi rakyat. Goldta meminta pemerintah agar tetap mempertahankan mekanisme pilkada langsung, dengan catatan mekanismenya harus dievaluasi dan disempurnakan.

Sementara itu, Desi Rahmawati yang juga salah satu karyawan swasta di Jakarta, berharap, ke depannya pemilihan umum, baik level daerah dan nasional, dilakukan dengan mekanisme online atau E-Voting. Menurut Desi, pelaksanaan pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir memiliki banyak kekurangan sehingga rawan untuk diselewengkan oleh pihak yang ingin memenangkan pemilu dengan cara tidak benar.

Ia berpendapat, E-Voting bisa menjadi alternatif agar pemilihan tetap mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Desi juga menolak pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD. 

"Kalau mereka (DPRD) kan nanti bisa memilih yang kurang bagus. Karena mereka memilih hanya karena faktor satu kubu (partai dan koalisi). Mekanisme langsung  ini sistemnya saja diperbaiki," kata Desi.

Bagaimana dengan Anda?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com