Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik, Daftar Pengurus di Kantor DPP PPP "Hilang"

Kompas.com - 23/09/2014, 14:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemandangan berbeda terlihat di salah satu ruangan di Kantor DPP PPP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2014). Papan yang berisi struktur kepengurusan DPP PPP hilang.

Sebelumnya, papan itu terpasang di sisi tembok sebelah kanan lobi kantor tersebut. Di papan itu tertulis nama Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP PPP dan Romahurmuziy sebagai Sekjen DPP PPP. Ada pula daftar nama pengurus DPP PPP lainnya.

Informasi yang diterima Kompas.com, papan itu telah dicopot sejak satu minggu yang lalu atau setelah Suryadharma memecat tiga pengurus DPP PPP. Sebelumnya, Suryadharma juga sudah dipecat sebagai Ketua Umum oleh kubu Emron Pangkapi.

Suryadharma tak mengakui pemecatan dirinya dan merasa masih sah menjabat ketum. Begitu pula Emron merasa sah menjabat Plt Ketum. Akhirnya, muncul dualisme kepemimpinan di PPP. (baca: Atasi Konflik PPP, Mahkamah Partai Akan Beri Putusan Sela)

"Sejak pertama (konflik), satu minggu yang lalu saya jaga. Hari Minggu tepatnya, papan itu sudah dicopot," kata salah seorang anggota Angkatan Muda Ka'bah yang enggan disebutkan namanya itu.

Menurut dia, pencopotan papan itu atas perintah Suryadharma langsung. Kini, papan tersebut disimpan oleh pihak kesekretariatan Kantor DPP PPP.

Dijumpai terpisah, Ketua Mahkamah DPP PPP Chozin Chumaidy mengaku, tak mengetahui secara pasti ihwal pencopotan papan tersebut.

"Kayaknya lagi dicat, ya. Kan ada perubahan kepengurusan," katanya.

Namun, saat ditegaskan kepengurusan manakah yang dimaksud, Chozin memilih bungkam.

"Enggak tahu, enggak tahu. Nanti saya tanyakan ke sekretariatan karena mereka yang ngurus," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com