Artidjo: Korupsi, Kanker yang Gerogoti Negara

Kompas.com - 19/09/2014, 06:43 WIB
Artidjo Alkostar KOMPAS/YUNIADHI AGUNGArtidjo Alkostar
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti tubuh negara dan membawa Indonesia ke masa depan yang suram. Berdasarkan asumsi itu, kejahatan koruptor adalah perampasan hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar mengungkapkan hal itu ketika diwawancarai Kompas seputar alasannya yang selalu menjatuhkan hukuman maksimal kepada para terdakwa korupsi.

”Korupsi itu kejahatan kemanusiaan yang dampaknya multi effect. Berdampak negatif kepada tubuh negara. Negara menjadi tidak sehat lagi. Koruptor itu juga merampas hak asasi manusia, khususnya hak-hak rakyat untuk sejahtera,” ujarnya.

Sejumlah putusan Artidjo mengundang apresiasi publik. Terakhir, Artidjo memperberat hukuman mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. MA juga mencabut hak politik Luthfi untuk dipilih dalam jabatan publik. Sebelumnya, ia memperberat hukuman politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, dan sejumlah terdakwa lain.

Ia menambahkan, ”Rakyat Indonesia berhak untuk melihat masa depan lebih baik. Koruptor ini membuat masa depan bangsa suram. Kita harus mencerahkan masa depan bangsa ini. Tidak ada toleransi bagi koruptor. Zero tolerance bagi koruptor.”

Tak hanya menjatuhkan hukuman maksimal. Artidjo dalam beberapa putusannya juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik. Putusan semacam ini telah dijatuhkan terhadap Luthfi dan juga kepada Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Dalam kasus Djoko Susilo, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta-lah yang menginisiasi penjatuhan hukuman pencabutan hak politik. Putusan tersebut dikuatkan di tingkat kasasi.

Saat ditanya alasan menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik, Artidjo menyatakan, hal tersebut merupakan konsekuensi etis dan yuridis dari posisi Luthfi yang memiliki kekuasaan politis. Luthfi telah menjadikan kekuasaan itu sebagai alat untuk berhubungan transaksional demi imbalan fee.

”Rakyat ini, kan, menjadi tidak enak melihatnya (Luthfi). Tidak baik. Padahal, dia itu dipilih menjadi wakil rakyat. Namun, malah korupsi yang (berdampak) kepada rakyat. Korbannya rakyat,” ujarnya.

Menurut dia, korupsi oleh politisi sudah sistemik. Di dalam sistem politik Indonesia, siapa yang banyak uang, dialah yang terpilih menjadi anggota DPR. Artinya, untuk terjun ke dunia politik atau menjadi anggota DPR, seseorang harus mengeluarkan banyak uang. Biaya politik yang tinggi berkonsekuensi hubungan transaksional.

”Itu sudah menjadi sistem di negara kita. Seharusnya itu tidak menjadi sistem. Pilih yang terbaik dan jujur. Tanpa faktor banyaknya uang,” ujarnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X