Artidjo: Korupsi, Kanker yang Gerogoti Negara

Kompas.com - 19/09/2014, 06:43 WIB
Artidjo Alkostar KOMPAS/YUNIADHI AGUNGArtidjo Alkostar
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti tubuh negara dan membawa Indonesia ke masa depan yang suram. Berdasarkan asumsi itu, kejahatan koruptor adalah perampasan hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar mengungkapkan hal itu ketika diwawancarai Kompas seputar alasannya yang selalu menjatuhkan hukuman maksimal kepada para terdakwa korupsi.

”Korupsi itu kejahatan kemanusiaan yang dampaknya multi effect. Berdampak negatif kepada tubuh negara. Negara menjadi tidak sehat lagi. Koruptor itu juga merampas hak asasi manusia, khususnya hak-hak rakyat untuk sejahtera,” ujarnya.

Sejumlah putusan Artidjo mengundang apresiasi publik. Terakhir, Artidjo memperberat hukuman mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. MA juga mencabut hak politik Luthfi untuk dipilih dalam jabatan publik. Sebelumnya, ia memperberat hukuman politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, dan sejumlah terdakwa lain.

Ia menambahkan, ”Rakyat Indonesia berhak untuk melihat masa depan lebih baik. Koruptor ini membuat masa depan bangsa suram. Kita harus mencerahkan masa depan bangsa ini. Tidak ada toleransi bagi koruptor. Zero tolerance bagi koruptor.”

Tak hanya menjatuhkan hukuman maksimal. Artidjo dalam beberapa putusannya juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik. Putusan semacam ini telah dijatuhkan terhadap Luthfi dan juga kepada Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Dalam kasus Djoko Susilo, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta-lah yang menginisiasi penjatuhan hukuman pencabutan hak politik. Putusan tersebut dikuatkan di tingkat kasasi.

Saat ditanya alasan menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik, Artidjo menyatakan, hal tersebut merupakan konsekuensi etis dan yuridis dari posisi Luthfi yang memiliki kekuasaan politis. Luthfi telah menjadikan kekuasaan itu sebagai alat untuk berhubungan transaksional demi imbalan fee.

”Rakyat ini, kan, menjadi tidak enak melihatnya (Luthfi). Tidak baik. Padahal, dia itu dipilih menjadi wakil rakyat. Namun, malah korupsi yang (berdampak) kepada rakyat. Korbannya rakyat,” ujarnya.

Menurut dia, korupsi oleh politisi sudah sistemik. Di dalam sistem politik Indonesia, siapa yang banyak uang, dialah yang terpilih menjadi anggota DPR. Artinya, untuk terjun ke dunia politik atau menjadi anggota DPR, seseorang harus mengeluarkan banyak uang. Biaya politik yang tinggi berkonsekuensi hubungan transaksional.

”Itu sudah menjadi sistem di negara kita. Seharusnya itu tidak menjadi sistem. Pilih yang terbaik dan jujur. Tanpa faktor banyaknya uang,” ujarnya.

Menurut Artidjo, kondisi korupsi yang sistemis itu sungguh memprihatinkan. Meski demikian, ia meminta semua pihak tetap optimistis. Indonesia sebagai negara yang besar telah bergerak ke arah positif. Demokrasi di negeri ini termasuk unggul dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia. ”Sekarang tinggal tugas kita bersama menghilangkan kanker di tubuh negara ini,” katanya.

Meskipun dirinya dan sejumlah hakim agung sering menjatuhkan hukuman maksimal bagi koruptor, lanjut Artidjo, pihaknya tak bisa meminta ataupun memaksa hakim-hakim lain (termasuk hakim di bawahnya) untuk mengikuti. Hakim punya kebebasan yang dilindungi dan tidak bisa dintervensi siapa pun.

”Hakim itu posisinya primus interpares. Dia adalah yang dituakan di antara sesamanya. Maka, di pengadilan, sebutannya adalah ketua dan bukan kepala. Itu ada artinya, yaitu dari atas tidak bisa memberikan instruksi (terkait perkara),” ujarnya.

Namun, ia menambahkan, hakim akan mengikuti putusan-putusan yang memiliki legal reasoning yang baik. Hal itu terjadi secara otomatis. ”Dan, publiklah yang menilai,” kata Artidjo.

Menjadi model

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan pencabutan hak untuk dipilih sebagai model untuk tuntutan pidana tambahan terhadap pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang didakwa melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih ini mencegah pejabat publik yang melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang mengulangi penyalahgunaan jabatan setelah menjalani pidana.

”KPK akan menjadikan tuntutan tambahan hukuman ini sebagai standar untuk mencegah agar jangan sampai mantan pejabat publik yang melakukan korupsi mengulangi penyalahgunaan jabatan barunya,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, di Jakarta, kemarin.

Busyro berpendapat, putusan kasasi MA yang menghukum Luthfi Hasan Ishaaq dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publiknya pada masa depan layak menjadi pedoman semua hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

”Karena sistemis dan strukturalnya korupsi politik ini sehingga atas nama moralitas keadilan, seyogianya hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjadikan putusan MA terhadap Luthfi sebagai pedoman moral vonis hakim,” katanya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pencabutan hak dipilih sebagai pejabat publik merupakan istilah yang benar secara konstitusi. Dia menyebutkan, kini terjadi penyimpangan pemahaman karena makna yang keliru dan tidak utuh dari istilah pejabat publik.

”Setiap penyelenggara negara, termasuk pejabat negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga negara lain, adalah mereka yang mendapat kewenangan publik untuk menjalankan tugas dan kewajibannya serta mewujudkan hak-hak fundamental rakyat seperti ada dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain,” katanya.

Jadi, jika pejabat publik ini kelak terbukti tidak amanah karena melakukan korupsi dan pencucian uang, ujar Bambang, mereka tak hanya dihukum dengan pidana pokok berupa penjara dan denda material.

Peneliti senior Indonesia Legal Roundtable, yang juga kandidat doktor di bidang sosiologi hukum, Asep Rahmat Fajar, menilai keberadaan Hakim Agung Artidjo Alkostar ibarat setitik air di padang pasir.

”Beberapa putusan Artidjo itu menjadi air di gurun pasir bagi para pencari keadilan. Di tengah ketakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan karena banyak putusan yang tidak menjawab harapan masyarakat, keluarlah putusan yang oleh publik dinilai senapas dengan rasa keadilan. Akhirnya, citra MA pun ikut terbawa. Orang menjadi yakin bahwa masih ada harapan di MA,” ujar Asep, Rabu. (ANA/BIL)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Nasional
Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Nasional
Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

Nasional
Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Nasional
Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X