Meramu Kabinet Tak Semudah Minum Jamu

Kompas.com - 08/09/2014, 05:00 WIB
Ilustrasi kabinet KompasIlustrasi kabinet
EditorHindra Liauw
KOMPAS.com - Pada 18 Oktober 2011 malam, Ruang Kredensial atau ruang terdepan di Istana Merdeka terang benderang. Waktu itu hampir pukul 20.00. Tak lama lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono akan memasuki Ruang Kredensial untuk mengumumkan perombakan kabinet.

Berbaju batik coklat, Yudhoyono memasuki ruangan. Ia lalu berdiri di podium. ”Dalam reshuffle kali ini, ada dua pos parpol yang berkurang untuk mewadahi kaum profesional yang tidak berasal dari parpol. Kaum profesional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas,” kata Presiden kepada jurnalis.

Efektivitas selalu menjadi kata kunci yang sering disebut-sebut dalam penyusunan kabinet, tidak hanya pada era Yudhoyono, tetapi juga sejak era Presiden Soekarno. Jika kerja kabinet efektif, pemerintah diharapkan akan berkinerja sangat baik sehingga rakyat sejahtera.

Namun, faktanya, memilih menteri tak sesederhana menunjuk direktur perusahaan. Ada banyak faktor yang harus diperhitungkan, tak sekadar menunjuk yang profesional dan pintar.

Menteri adalah jabatan politik. Pemilihan menteri sepenuhnya wewenang presiden yang dijamin konstitusi atau disebut sebagai hak prerogatif. Lalu, apakah Presiden akan bisa seenaknya memilih orang-orang yang dikehendakinya? Tentu tidak. Sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, Presiden akan mempertimbangkan banyak hal untuk memilih menteri demi stabilitas pemerintahannya. Tanpa stabilitas, efektivitas pemerintahan taruhannya.

Aspek profesionalisme, integritas, dan kepemimpinan disebut-sebut menjadi pertimbangan utama dalam memilih menteri. Namun, sebagaimana yang dilakukan SBY selama sepuluh tahun terakhir, faktor representasi etnis, agama, kelompok, dan parpol juga menjadi bahan pertimbangan.

Pada reshuffle Oktober 2011, seperti berusaha memenuhi harapan publik, Yudhoyono mengurangi jumlah menteri dari parpol. Jumlah menteri dari Partai Demokrat dikurangi satu orang, menjadi lima orang. Jumlah menteri dari PKS juga dipangkas satu orang, menjadi tinggal tiga orang.

Menteri Riset dan Teknologi, yang dijabat Suharna Surapranata dari PKS, digantikan Gusti Muhammad Hatta, seorang akademisi nonparpol. Gusti, sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup, lahir di Banjarmasin, tumbuh besar di Martapura (Kalimantan Selatan), serta menjadi profesor di Universitas Lambung Mangkurat. Ia tokoh Banjar di kabinet.

Dua kader Partai Demokrat di kabinet, Darwin Zahedy Saleh (Menteri ESDM) serta Freddy Numberi (Menteri Perhubungan) yang orang Papua, dicopot. Namun, sebagai gantinya, hanya dimasukkan satu kader, yakni Amir Syamsuddin, di posisi Menteri Hukum dan HAM.

Darwin diganti Jero Wacik, satu-satunya orang Bali dan Hindu di kabinet, yang sebelumnya Menteri Pariwisata dan Kebudayaan. Mari Elka Pangestu, sebelumnya Menteri Perdagangan, menggantikan Jero dan kementeriannya diubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mari berlatar belakang keturunan Tiongkok serta beragama Katolik. Jero kini mundur karena menjadi tersangka kasus korupsi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber hhhhhhhhhh
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Survei Indo Barometer Sebut Anies Baswedan jadi Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tertinggi di Pilpres 2024

Nasional
Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Nasional
Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Nasional
Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Saut Anggap Wajar Pengumuman Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Picu Perdebatan

Nasional
Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Presiden Jokowi: Kalau Menteri Tak Bisa Adaptasi, Pasti Saya Ganti

Nasional
Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Nasional
KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

KPK Bisa Buka Lagi Penyelidikan yang Dihentikan jika...

Nasional
Cegah Corona Masuk Indonesia, Imigrasi Tolak Masuk 118 WNA

Cegah Corona Masuk Indonesia, Imigrasi Tolak Masuk 118 WNA

Nasional
ICW: Langkah KPK Umumkan Penyelidikan yang Dihentikan Jadi Blunder

ICW: Langkah KPK Umumkan Penyelidikan yang Dihentikan Jadi Blunder

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X