"King Maker", Kabinet Jokowi-JK, dan Tim Transisi...

Saban hari, setiap opsi kementerian dibahas tim ini lalu dilaporkan langsung kepada Jokowi di sebuah rumah di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Seusai pertemuan, Jokowi maupun para deputi tim transisi, menyampaikan beberapa informasi terkait perkembangan persiapan pemerintahan Jokowi tersebut kepada awak media.

Namun, pola komunikasi dan penyebaran informasi oleh tim transisi ini dinilai masih terlalu terbatas dan rawan mengundang spekulasi, termasuk spekulasi kehadiran "King Maker" di balik Jokowi maupun Tim Transisi.

"Bisa jadi pembentukan kementerian dan susunan kabinet tidak hanya digodok oleh Tim Transisi," kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, seperti dikutip Antara, pada Sabtu (6/9/2014).

Menurut Emrus, realitas politik yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang terjadi balik panggung. "Mereka yang berpikir, merencanakan, dan bekerja di belakang panggung politik biasanya tim inti yang sangat solid dan menjadi 'king maker' di partai pengusung," ujar dia.

Bisa jadi, kata Emrus, para "king maker" ini menyusun postur kabinet, menyodorkannya ke tim transisi, lalu tim transisi menyerahkannya ke Jokowi-JK. Bila ini yang terjadi, kata dia, Tim Transisi merupakan panggung politik di antara "king maker" dan pelaporan media massa. "Namun, preposisi ini perlu diuji untuk ditolak atau diterima."

Partisipasi publik

Sepanjang Tim Transisi tak melibatkan publik secara terbuka dalam proses penyusunan kabinet, Emrus mengaku tak heran bila publik menilai tim tersebut mengambil posisi eksklusif. Kejengkelan terhadap tim transisi pun, kata dia, bisa jadi muncul dari para kader partai pengusung Jokowi-JK.

Emrus berpendapat, Tim Transisi seharusnya melibatkan publik. Konsep yang mereka buat, kata dia, mestinya baru sebatas masukan kepada Jokowi-JK, bukan keputusan tentang susunan kabinet.

"Kalau publik dilibatkan, partisipasi publik dipastikan menjadi tinggi pada pemerintahan Jokowi-JK. Lagipula, Jokowi-JK selalu mendorong partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya lima tahun ke depan," ujar Emrus.

Emrus menegaskan, sepanjang penggodokan penyusunan kabinet Jokowi-JK dilakukan di ruang privat seperti di Rumah Transisi, atau di tempat lain yang hanya melibatkan elite utama partai, akan sangat sulit bagi rakyat mengetahui dasar-dasar penyusunan kabinet.

Secara akademis, kata Emrus, penyusunan kabinet di ruang privat akan rawan politik transaksional. Sebaliknya, bila penyusunan kabinet terjadi di ruang publik, maka penentuan kabinet punya peluang untuk lebih mengutamakan integritas, profesionalitas, dan kapabilitas.

Dagang sapi

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Jokowi-JK soal "pagar" penyusunan kabinet.

"Kabinet Jokowi posturnya harus disesuaikan dengan visi yang akan dijalankan, bukan didasari oleh 'politik dagang sapi'," kata Koordinator ICW Ade Irawan.