Ade menilai sejauh ini pembentukan kabinet Jokowi-JK sudah mulai transparan. Indikasinya adalah munculnya saluran untuk menerima usulan nama menteri yang dijanjikan bakal dipertimbangkan Jokowi untuk masuk ke kabinetnya.
Namun, kata Ade, publik tetap harus mengawal pembentukan kabinet ini. "Agar penentuan posturnya benar-benar tak mendapat tekanan dari pihak luar."
Opsi kabinet
Sejauh ini Tim Transisi telah membahas sejumlah opsi postur kabinet Jokowi-JK. Salah satu yang sempat mengemuka adalah terkait tiga alternatif kementerian koordinator di kabinet mendatang.
"Kementerian koordinator akan tetap ada, tetapi ada tiga alternatif pilihan," ujar Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto.
Alternatif pertama, sebut Andi, akan tetap sama dengan kementerian koordinator yang ada sekarang, yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Kemananan.
Alternatif kedua, disusun berdasarkan pilar trisakti yakni Kementerian Koordinator Politik, Kementerian Koordinator Ekonomi Berdikari, serta Kementerian Koordinator Kebudayaan.
Sedangkan opsi ketiga yakni kabinet Jokowi tanpa kementerian koordinator, sehingga fungsi koordinasi seluruh kementerian akan dipegang langsung oleh presiden dan wakil presiden.
Jokowi bersama Tim Transisi juga telah membahas opsi postur kabinet berisi 34 kementerian. Dari opsi ini Jokowi bersama Tim Transisi mengkaji mana saja kementerian eksis, yang bisa dan tidak bisa dileburkan atau dihilangkan.
Terlepas ada atau tidaknya "king maker" di balik Tim Transisi maupun Jokowi-JK, mengutip pesan Ade, "Perampingan kabinet atau ada penggabungan kementerian dan sebagainya, itu teknis saja. Yang penting disesuaikan tujuan pemerintahannya."
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
