Politisi Senior PPP Klaim Mayoritas DPW Sepakat Suryadharma Ali Diganti

"Pengurus wilayah itu sebenarnya gerah dengan kondisi DPP sekarang. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa DPP tidak juga melakukan persiapan panitia muktamar. Setidaknya dua per tiga pengurus wilayah yang terdiri dari 27 DPW dan 200 pengurus cabang akan bergerak mulai satu minggu ke depan (untuk mendorong muktamar)," ujar anggota Majelis Pertimbangan PPP, Ubaidillah Murod, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Ubaidillah mengatakan, para pengurus wilayah yang mendesak penyelenggaraan muktamar itu paling banyak berasal dari Jawa dan Banten. Suara di dua wilayah itu, kata dia, bulat mendukung pelaksanaan muktamar 2014 ini. Selain didukung wilayah, wacana pelaksanaan muktamar tahun ini juga didukung oleh mantan Ketua Umum PPP, Hamzah Haz.

Menurut Ubaidillah, muktamar harus diselenggarakan tahun ini juga karena Musyawarah Kerja Nasional III PPP sudah mengamanatkan pergantian posisi ketua umum dilakukan satu bulan setelah pelaksanaan pemilu presiden. Artinya, muktamar PPP seharusnya dilakukan pada 9 Agustus lalu.

"Dengan adanya muktamar itu, arah politik PPP juga bisa berubah. Nanti PPP akan diisi oleh manusia-manusia baru yang lebih bersih dan amanah," ujarnya.

Selain karena perintah Mukernas III, kata Ubaidillah, dorongan pergantian Suryadharma juga dipicu oleh status mantan Menteri Agama itu sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji. Di bawah kepemimpinan Suryadharma, kata dia, PPP juga semakin tidak populer.

"Kalau tidak ada perubahan, PPP akan semakin lenyap dari percaturan politik di Indonesia. Padahal, partai ini partai besar," ujarnya.