Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merekalah "Benteng" Mahkamah Konstitusi

Kompas.com - 21/08/2014, 17:23 WIB

”Tugas kami memastikan seluruh kondisi aman. Kami paling bertanggung jawab atas keamanan gedung serta pimpinan MK,” kata Risky.

Dalam sepekan, Risky mendapatkan jatah dua kali berjaga selama 24 jam. Hal itu merupakan bagian tugas anggota Brimob sebagai pasukan pamungkas jika terjadi kerusuhan. Sebuah ruangan 3 meter x 4 meter yang berada di basement gedung menjadi tempat istirahatnya.

Demi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Brimob menyediakan sekitar 20 sepeda motor pengaman dan 3 mobil barakuda. Kendaraan itu digunakan untuk mengevakuasi pimpinan MK jika terjadi keadaan darurat. Selain itu, setiap polisi juga mengenakan rompi anti peluru dan dilengkapi senapan, yang bisa disesuaikan pelurunya bergantung tingkat kerusuhan. Senapan itu memiliki beberapa peluru, seperti peluru karet, gas air mata, dan merica.

Ketika waktu istirahat tiba, mayoritas polisi memanfaatkan waktu untuk tiga hal, yaitu makan, tidur, dan memainkan alat komunikasi mereka.

Polda Metro Jaya memberlakukan empat ring untuk menjaga MK. Setiap ring terdiri dari pengamanan dalam gedung sidang, akses masuk, halaman gedung, dan jalan sekitar gedung MK. Jumlah total petugas yang bersiaga sekitar 20.000 polisi.

Alasan kesungguhan mereka bertugas, mereka sepakat keamanan MK menjadi cerminan kondisi Indonesia. Jika MK rusuh, mereka menganggap hal itu bisa menular ke daerah lain. Tujuan mereka bertugas tidak muluk. ”Kami ingin memastikan masyarakat bisa tidur nyenyak,” ujar Rijuma. Itu indikator keberhasilan mereka dalam mempersembahkan keamanan di Tanah Air. (A07)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com