Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merekalah "Benteng" Mahkamah Konstitusi

Kompas.com - 21/08/2014, 17:23 WIB


KOMPAS.com
- Pasukan kepolisian, dalam balutan seragam serba coklat, menjadi aspek penting dalam kelancaran sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Layaknya benteng, mereka berkomitmen menjaga keamanan, terutama saat menghadapi aksi massa selama sidang. Tidak tanggung-tanggung, para polisi di garda terdepan itu harus menahan lapar, haus, dan hasrat ke kamar kecil jika mereka sedang bertugas.

Salah satu polisi di garda terdepan itu adalah Brigadir Dua (Bripda) Ugantaruna Rijuma. Pada Rabu (20/8/2014) siang, dia berdiri tegap dengan posisi istirahat di depan gedung MK. Melalui kacamata hitam yang melindungi matanya dari terik matahari, anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya itu menyaksikan ribuan demonstran di hadapannya.

Rijuma termasuk personel Pasukan Pengendali Massa Polda Metro Jaya sehingga ia menjadi bagian ”pagar hidup” untuk membentengi gedung MK dari ulah massa. Ia tidak goyah sedikit pun meski harus berdiri sekitar satu jam tanpa jeda. Selain itu, ia juga wajib mengabaikan bunyi dering ponsel di sakunya, serta ”cuek” dengan sikap puluhan demonstran yang menjadikannya latar foto untuk mengabadikan kehadiran mereka dalam aksi tersebut.

Mereka tidak boleh mengobrol dengan teman di sebelahnya. Jika melanggar, saat apel pembubaran pada sore hari, hukuman push-up 50 kali menjadi ganjarannya. Yang boleh mereka lakukan hanyalah menggerakkan jari kaki dan tangan. Hal itu untuk mengalirkan aliran darah di kedua organ tubuh itu.

”Bahkan, kami juga harus menahan lapar, haus, dan keinginan ke kamar kecil. Ini juga tidak mudah,” kata Rijuma, yang ditemui di sela-sela masa istirahat.

Ya, seusai bertugas dan bergantian dengan regu lain, mereka memperoleh waktu istirahat selama dua jam. Pasukan ”pagar hidup” itu terdiri atas dua peleton. Setiap peleton berisi 35 orang.

Rijuma dan anggota peleton lain seakan tak takut terhadap ancaman yang disampaikan orator aksi. Jika ada aksi anarkistis, sebuah helm dan tameng disiapkan untuk setiap anggota. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan senapan gas air mata. Seluruh perlengkapan itu bisa mereka gunakan di bawah komando.

”Kalau mereka rusuh, otomatis mereka mencoreng reputasi capres yang mereka dukung. Kami berusaha untuk tidak terpancing,” kata Rijuma, yang harus merelakan waktu kuliahnya selama bertugas.

Tugas tidak mudah juga diemban Brigadir Kepala Aris Riano. Anggota Kepolisian Lalu Lintas Polda Metro Jaya itu bertugas mengatur lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, tepat di depan gedung MK.

Selain mengatur arus lalu lintas, ia juga harus menghadapi ratusan pengendara kendaraan bermotor yang cuek memarkirkan kendaraannya. Meskipun kepolisian telah menyiapkan lokasi parkir di kawasan Monumen Nasional (Monas), nyatanya demonstran memarkir motor dan mobil di depan gedung Kementerian Perhubungan yang berada dua gedung di sebelah selatan gedung MK. Hal ini mengakibatkan kemacetan sepanjang sekitar 1 kilometer. Satu jalur bus transjakarta yang tersedia tidak cukup mengurai seluruh kendaraan.

”Satu orang bisa kami imbau parkir di Monas, tetapi lima orang setelahnya kembali parkir di sini (depan Kemenhub). Kami sulit mengatur mereka sebab setiap anggota harus menertibkan hingga 10 kendaraan bersamaan,” kata Aris.

Tak hanya masalah parkir, Aris dan anggota polantas lain juga harus menerima kenyataan demonstran melanggar peraturan lalu lintas, seperti pengendara motor yang tidak memakai helm. ”Kalau kami menilang mereka, kami takut mereka marah dan suasana semakin panas. Karena itu, kami menghindari (tilang),” ucap Aris.

Siaga 24 jam

Sementara sebagian polisi bertugas dari pukul 06.00 hingga usainya sidang di MK, sebagian rekannya bersiaga 24 jam. Pasukan Brigade Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya yang berjumlah enam peleton, atau sekitar 180 anggota, adalah penjaga MK selama 24 jam. Sebanyak 30 polisi yang tergabung dalam satu peleton secara bergiliran menjaga gedung MK selama sehari penuh.

Bripda Risky Isda, pada pukul 17.30, masih berkeliling di seluruh sudut gedung MK. Ia memastikan seluruh unsur pimpinan MK telah pulang serta aksi demonstrasi telah usai. Di saat yang sama, polisi lain sedang melakukan apel pembubaran.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com