Akademisi: Jika Aduan Prabowo Terbukti, Hasil Pilpres 2014 Bisa Dibatalkan

Kompas.com - 16/08/2014, 14:48 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres 2014 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon pasangan Prabowo-Hatta, termohon KPU, dan terkait pasangan Jokowi-JK, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014). Sebelum sidang putusan pada 21 Agustus, kesembilan hakim MK terlebih dahulu akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) secara tertutup selama tiga hari berturut-turut untuk mengambil putusan. TRIBUNNEWS/HERUDINMahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres 2014 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon pasangan Prabowo-Hatta, termohon KPU, dan terkait pasangan Jokowi-JK, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014). Sebelum sidang putusan pada 21 Agustus, kesembilan hakim MK terlebih dahulu akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) secara tertutup selama tiga hari berturut-turut untuk mengambil putusan.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Juajir Sumardi, mengatakan, jika Komisi Pemilihan Umum terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan tudingan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, maka keputusan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat dibatalkan.

"Jika pelanggaran yang dilakukan oleh KPU itu terbukti, maka berimplikasi terhadap pembatalan hasil Pilpres 2014, apalagi pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif," kata Juajir dalam keterangan yang diterima wartawan, Sabtu (16/8/2014).

Menurut dia, KPU merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2014. Proses tersebut, kata dia, mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga perhitungan suara pada 22 Juli 2014 lalu.

"Ini termasuk pembukaan kotak suara yang tidak diperintahkan oleh hakim MK, dan jika terbukti, maka hasil pilpres itu bisa dibatalkan demi hukum," katanya.

Juajir mengingatkan agar MK dapat bekerja secara profesional dalam memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta.

"Jangan sampai putusan MK hanya berdasarkan kebenaran formal, tetapi mengabaikan kebenaran substansial," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Lengkap PPKM Level 1 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Nasional
Bertemu Wakil Presiden Uni Eropa, Jokowi Sebut RI Punya Komitmen Kuat Atasi Perubahan Iklim

Bertemu Wakil Presiden Uni Eropa, Jokowi Sebut RI Punya Komitmen Kuat Atasi Perubahan Iklim

Nasional
UNJ Ubah Aturan di Tengah Penolakan Gelar Doktor Honoris Causa Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Ubah Aturan di Tengah Penolakan Gelar Doktor Honoris Causa Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Susur Sungai Tewaskan 11 Siswa, KPAI Minta Kemendikbud Ristek dan Kemenag Buat Regulasi

Susur Sungai Tewaskan 11 Siswa, KPAI Minta Kemendikbud Ristek dan Kemenag Buat Regulasi

Nasional
Prabowo Tegaskan Indonesia Perlu Miliki Pertahanan yang Kuat

Prabowo Tegaskan Indonesia Perlu Miliki Pertahanan yang Kuat

Nasional
Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Nasional
Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Kasus Gratifikasi

Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Kasus Gratifikasi

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Luhut Paparkan 4 Upaya yang Akan Dilakukan

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Luhut Paparkan 4 Upaya yang Akan Dilakukan

Nasional
Penyuap Eks Anggota DPRD Jambi Paut Syakarin Segera Disidang

Penyuap Eks Anggota DPRD Jambi Paut Syakarin Segera Disidang

Nasional
Pakar Hukum: Warga Bisa Tuntut Ganti Rugi jika Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan

Pakar Hukum: Warga Bisa Tuntut Ganti Rugi jika Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan

Nasional
PPKM Jawa Bali: Tetap Waspada, PPKM Level 1 Meluas tetapi Separuh Kabupaten Kota Masih Kena PPKM Level 3

PPKM Jawa Bali: Tetap Waspada, PPKM Level 1 Meluas tetapi Separuh Kabupaten Kota Masih Kena PPKM Level 3

Nasional
Ini Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Internasional ke Indonesia Setelah PPKM Diperpanjang

Ini Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Internasional ke Indonesia Setelah PPKM Diperpanjang

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Nasional
Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

Nasional
Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.