Kasus Papua, KPK Cegah Mantan Gubernur Papua dan Petinggi BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Kantor Imigrasi mencegah tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan detailing engineering design pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Mamberamo 2009-2010. Tiga tersangka yang dicegah adalah mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Johan Karubaba, serta Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) Lamusi Didi.

"Dicegah sejak 11 Agustus 2014 selama enam bulan ke depan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Selain ketiga tersangka, KPK juga mencegah General Manager PT Indra Karya (Persero) atau PT IKA Prasetyo Adi dan konsultan pada PT Portal Enginering Perkasa Geri Wicaksono Nugroho. Menurut Johan, pencegahan dilakukan agar kelima orang tersebut tidak bepergian ke luar negeri jika keterangannya diperlukan KPK dalam proses penyidikan.

KPK menetapkan Barnabas, Johan, dan Lamusidi sebagai tersangka atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara terkait pengadaan detailing engineering design pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Mamberamo. KPK menghitung nilai kerugian negara dalam proyek ini sekitar Rp 35 miliar. Adapun proyek pengadaan detailing engineering design PLTA tersebut nilainya Rp 56 miliar. KPK menduga ada penggelembungan harga dalam pengadaan proyek tersebut.