Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Jokowi Bisa Menghemat Waktu Pemerintahan Baru

Kompas.com - 10/08/2014, 18:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla membentuk tim transisi pemerintahan mendapat apresiasi. Keberadaan tim itu dianggap akan menghemat waktu agar pemerintahan selanjutnya dapat langsung bekerja setelah hari pelantikan.

Pengamat psikologi dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menjelaskan, ada penghematan waktu sekitar dua-tiga bulan ketika Jokowi-JK memulai memerintah. Penghematan waktu itu terjadi karena tim transisi telah mulai bekerja menginventarisasi masalah dan cara penyelesaiannya sekitar dua bulan sebelum hari pelantikan.

"Ini sebuah kebaruan yang harus dipertahankan. Ketika dilantik nanti, Jokowi-JK bisa langsung bekerja," kata Hamdi, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2014).

Hamdi melanjutkan, kinerja tim transisi juga akan lebih mudah karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka diri untuk membahas transisi pemerintahan bersama kubu Jokowi-JK.

Pembahasan transisi itu direncanakan setelah ada putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa perolehan suara hasil Pemilu Presiden 2014.

Saat ini, kata Hamdi, tim transisi harus membuka kesempatan untuk publik memberikan masukan. Usulan publik itu merupakan bukti adanya proses demokrasi yang baik dalam pemerintahan Jokowi-JK.

"Ada waktunya kita memberikan usulan, memberikan koreksi, dan ada waktunya kita memberikan trust pada pemerintah," ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi-JK membentuk tim transisi untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mempersiapkan hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan pemerintahan 2015.

Tim ini diisi oleh lima figur yang disebut dipilih Jokowi berdasarkan pengalaman dan kompetensinya.

Dari kelima figur itu, hanya dua orang yang berasal dari partai politik pendukung Jokowi, yakni Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan politisi Partai Nasdem Akbar Faizal. Sementara partai pendukung lain seperti Hanura, PKB, dan PKPI tak memiliki perwakilan.

Ketua tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soemarno. Dua deputi lainnya adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan pengamat intelijen Andi Widjajanto.

Dalam pekerjaannya, tim transisi membentuk belasan pokja. Beberapa pokja yang menjadi priotitas adalah pokja APBN, kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, pokja desa, pokja nelayan dan petani. Pokja merupakan organ khusus yang dibentuk di bawah tim transisi untuk merancang kebijakan pemerintahan Jokowi-JK agar sesuai visi dan misi serta agar pemerintahan di masa transisi berjalan mulus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com