Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Jokowi Bisa Menghemat Waktu Pemerintahan Baru

Kompas.com - 10/08/2014, 18:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla membentuk tim transisi pemerintahan mendapat apresiasi. Keberadaan tim itu dianggap akan menghemat waktu agar pemerintahan selanjutnya dapat langsung bekerja setelah hari pelantikan.

Pengamat psikologi dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menjelaskan, ada penghematan waktu sekitar dua-tiga bulan ketika Jokowi-JK memulai memerintah. Penghematan waktu itu terjadi karena tim transisi telah mulai bekerja menginventarisasi masalah dan cara penyelesaiannya sekitar dua bulan sebelum hari pelantikan.

"Ini sebuah kebaruan yang harus dipertahankan. Ketika dilantik nanti, Jokowi-JK bisa langsung bekerja," kata Hamdi, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2014).

Hamdi melanjutkan, kinerja tim transisi juga akan lebih mudah karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka diri untuk membahas transisi pemerintahan bersama kubu Jokowi-JK.

Pembahasan transisi itu direncanakan setelah ada putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa perolehan suara hasil Pemilu Presiden 2014.

Saat ini, kata Hamdi, tim transisi harus membuka kesempatan untuk publik memberikan masukan. Usulan publik itu merupakan bukti adanya proses demokrasi yang baik dalam pemerintahan Jokowi-JK.

"Ada waktunya kita memberikan usulan, memberikan koreksi, dan ada waktunya kita memberikan trust pada pemerintah," ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi-JK membentuk tim transisi untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mempersiapkan hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan pemerintahan 2015.

Tim ini diisi oleh lima figur yang disebut dipilih Jokowi berdasarkan pengalaman dan kompetensinya.

Dari kelima figur itu, hanya dua orang yang berasal dari partai politik pendukung Jokowi, yakni Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan politisi Partai Nasdem Akbar Faizal. Sementara partai pendukung lain seperti Hanura, PKB, dan PKPI tak memiliki perwakilan.

Ketua tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soemarno. Dua deputi lainnya adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan pengamat intelijen Andi Widjajanto.

Dalam pekerjaannya, tim transisi membentuk belasan pokja. Beberapa pokja yang menjadi priotitas adalah pokja APBN, kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, pokja desa, pokja nelayan dan petani. Pokja merupakan organ khusus yang dibentuk di bawah tim transisi untuk merancang kebijakan pemerintahan Jokowi-JK agar sesuai visi dan misi serta agar pemerintahan di masa transisi berjalan mulus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com