Ketum PBNU Kritik Keberadaan Tim Transisi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai pembentukan tim transisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak etis. Tim transisi dinilai tidak menghormati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini masih menjabat.

"Tidak etis tim transisi itu, presiden kan masih SBY sampai Oktober (2014). Hormati beliau ini jangan sampai merasa terganggu sebagai presiden, mengusik ketenangannya," kata Said di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Menurut Said, tim transisi sebaiknya hanya diketahui oleh internal pihak Jokowi-JK. Ia juga meminta Jokowi-JK sabar menunggu putusan sengketa Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dianggap nyamuk apa presiden? Dia (Presiden SBY) masih bekerja," lanjut Said.

Sebelumnya, Presiden SBY juga mengomentari terbentuknya tim transisi dalam video yang diunggah di YouTube. Ia memuji inisiatif tersebut. Hanya, Kepala Negara mengatakan, dirinya baru akan membantu mempersiapkan pemerintahan baru setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait sengketa hasil Pemilu Presiden 2014.

"Rasanya tidak baik dan tidak etis ketika MK tengah bersidang, belum mengambil putusan apa pun, lantas saya atau menteri-menteri di kabinet saya diminta merencanakan masa transisi pemerintahan," ungkap Presiden.

Seperti diberitakan, Jokowi dan Jusuf Kalla kini tengah mempersiapkan masa transisi. Jokowi bahkan baru saja meresmikan Rumah Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Dia juga mengangkat Rini Soemarno, orang dekat Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, sebagai kepala di Rumah Transisi itu.

Rini dibantu oleh Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristyanto, dan Akbar Faizal yang selama ini kerap mendampingi Jokowi dalam berkampanye. Tugas tim transisi adalah memetakan persoalan dan menyusun program bagi pemerintahan Jokowi.