Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hajriyanto: Golkar Harus Turun Mesin

Kompas.com - 08/08/2014, 15:33 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menilai positif banyaknya kader Golkar yang menyatakan kesediaan diri menjadi Ketua Umum DPP Golkar selanjutnya. Namun, terlepas dari perdebatan kapan musyawarah nasional (munas) digelar, ia menilai Golkar harus melakukan banyak perubahan.

"Waktu (munas) tidak begitu penting 2015 atau 2014, tetapi bagi saya yang penting Golkar itu harus melakukan banyak perubahan. Bahkan saya membahasakan Golkar itu harus melakukan turun mesin besar, harus melakukan regenerasi, kaderisasi, dan mengubah cara pandang Partai Golkar terhadap realitas politik," kata Hajriyanto, Jumat (8/8/2014), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Selama ini, kata dia, cara pandang Golkar terhadap realitas politik selalu dalam konteks berada di dalam atau di luar pemerintahan. "Tidak pernah berubah-ubah," katanya.

Di berbagai diskusi dan perdebatan dalam tubuh Golkar sejak awal reformasi, lanjut dia, hanya membahas rencana ikut pemerintah atau tidak ketika menghadapi pemerintahan baru.

Menanggapi sejumlah tokoh yang menyatakan kesiapan diri menjadi ketua Golkar, Hajriyanto menilai hal itu sebagai fenomena yang baik. Ia lebih mengapresiasi lagi adanya kalangan muda yang berani menawarkan diri menjadi pemimpin partai.

"Itu kan berarti tanda-tanda kehidupan Golkar masih ada. Kalau sudah tidak ada lagi yang memiliki antusiasme menjadi ketua umum, ya itu tanda kematian sebuah partai," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Berkenaan dengan waktu munas, Hajriyanto menyatakan bahwa hal itu tergantung kekuatan politik dari dua kelompok di dalam internal Golkar. Dua kelompok itu yakni yang berpegangan pada munas di Pekanbaru tahun 2009 (munas selanjutnya 2015) dan kelompok yang berpegangan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai (munas selanjutnya 2014).

"Makanya, saya katakan ini kuat-kuatan saja antara dua kubu, itu legal formalnya," ucapnya.

Baca juga:

DPD I Golkar Sepakat Tolak Lengserkan Aburizal Lewat Munaslub

Tuntut Munas di 2014, Pendiri Golkar Beberkan 13 Kegagalan Aburizal

Siapa Saja Kandidat Calon Ketum Golkar?

Jika Munas Tahun Ini, Aburizal Berniat Maju Jadi Ketum Golkar Lagi?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com