Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD I Golkar Sepakat Tolak Lengserkan Aburizal Lewat Munaslub

Kompas.com - 19/07/2014, 23:43 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dewan Pimpinan Daerah tingkat I Partai Golkar mengadakan pertemuan khusus membahas usulan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar pada 2014 untuk menggantikan kepemimpinan Aburizal Bakrie. Mereka sepakat menolak usulan itu dengan tetap pada keputusan menggelar munas Oktober 2015.

"Kami bersepakat kembali Munas di Riau (2009). Munas akan dilakukan Oktober 2015.  Jadi tidak perlu lagi bicarakan munaslub," kata Ketua DPD I Golkar Gorontalo, Rusli Habibie, saat jumpa pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Sabtu (19/7/2014) malam.

Gubernur Gorontalo itu mengatakan, sikap mengenai munas ini untuk menanggapi menguatnya isu munaslub atau isu percepatan munas yang bergulir di luar internal Golkar. Dia mengatakan, keputusan ini akan disampaikan secara tertulis kepada Aburizal.

Di lokasi yang sama, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae berharap perbedaan pandangan selama ini mengenai munas sudah selesai dengan keputusan DPD I Golkar atau pemilik suara.

Dia juga berharap kepada para politisi senior Golkar untuk menghentikan berbagai manuver perihal munas.

"Kalau boleh, harapan saya, terutama kepada senior-senior, hentikanlah pola-pola yang dapat merusak Golkar, sebelum DPP mengambil tindakan," tandas dia.

Sebelumnya, sejumlah tokoh senior Golkar mendesak Golkar untuk mempercepat digelarnya munas. Mereka menilai kepemimpinan Aburizal gagal. (baca: Golkar Terpuruk, Tokoh Lintas Generasi Desak Munas Digelar Tahun Ini)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Anies Sebut Keterangan 4 Menteri Jokowi di MK Sangat Penting untuk Jelaskan Bansos

Kubu Anies Sebut Keterangan 4 Menteri Jokowi di MK Sangat Penting untuk Jelaskan Bansos

Nasional
Freeport Indonesia Dukung Pengentasan Penyakit TB di Kabupaten Mimika 

Freeport Indonesia Dukung Pengentasan Penyakit TB di Kabupaten Mimika 

Nasional
Jelang Mudik Lebaran 2024, Polri Yakin Persoalan Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni Teratasi

Jelang Mudik Lebaran 2024, Polri Yakin Persoalan Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni Teratasi

Nasional
Memahami Putusan DKPP kepada KPU soal Pendaftaran Gibran di Pilpres 2024

Memahami Putusan DKPP kepada KPU soal Pendaftaran Gibran di Pilpres 2024

Nasional
Mundur atau Tetap Bertahan, Pilihan bagi Anwar Usman

Mundur atau Tetap Bertahan, Pilihan bagi Anwar Usman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak Para Advokat di Sidang Pilpres MK | Jokowi Pesimistis Pemerintah Menang Banding di WTO

[POPULER NASIONAL] Anak Para Advokat di Sidang Pilpres MK | Jokowi Pesimistis Pemerintah Menang Banding di WTO

Nasional
Tanggal 1 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com