PKS Tak Ingin Menganulir Penetapan Jokowi-JK Pemenang Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung dibentuknya panitia khusus (pansus) kecurangan Pemilu Presiden 2014 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PKS beralasan ingin mendorong DPR melakukan tugas kontrol pada pelaksanaan Pilpres 2014.

Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid menjelaskan, dukungan pihaknya untuk pembentukan pansus pilpres diberikan karena banyaknya keluhan publik tentang penyelenggaraan pilpres. Menurut Hidayat, sangat wajar ketika muncul usulan pembentukan pansus pilpres di DPR.

"Selama reses kita menemukan masyarakat yang mengkritik pelaksanaan pilpres kemarin. Wajar kalau kami mendalami persoalan itu dalam bentuk mendukung pembentukan pansus," kata Hidayat, saat dihubungi, Senin (4/8/2014).

Hidayat menuturkan, wacana pembentukan pansus ini juga harus dimanfaatkan oleh DPR untuk memaksimalkan tugas dan fungsi di pengujung masa kerjanya. Menurut dia, pembentukan pansus pilpres bukan untuk menganulir penetapan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pansus pilpres ini tidak dalam rangka menganulir calon tertentu. Pilpres ini meminta pertanggungjawaban KPU yang dirasa begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan semangat pilpres dan undang-undang," kata Hidayat.

Pembentukan pansus pilpres diusulkan oleh koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mereka menuding pelaksanaan Pilpres 2014 sarat akan praktik kecurangan. Mereka juga menggugat penetapan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi.