Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka yang Tertangkap Tangan KPK di Bulan Ramadhan...

Kompas.com - 24/07/2014, 13:09 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bulan suci Ramadhan sedianya menjadi momen bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Namun sayangnya, ada saja pejabat negeri atau penyelenggara negara di Indonesia yang justru melakukan tindak pidana korupsi pada bulan yang dianggap suci tersebut.

Dalam tujuh tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah operasi tangkap tangan di bulan Ramadhan. Beberapa pejabat, penyelenggara negara, dan penegak hukum, diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Pejabat pertama yang ditangkap KPK pada bulan Ramadhan adalah Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Irawady Joenoes. Dia ditangkap adap 26 September 2007 atau 13 Ramadhan 1428 Hijriah. KPK lalu menetapkan Irawady sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait dengan rencana KY membangun gedung baru di daerah Kramat Raya, Jakarta.

Mantan jaksa itu diduga menerima uang senilai Rp 600 juta dan 30.000 dollar AS dari seorang pengusaha bernama Freddy Santoso. Keduanya ditangkap di rumah kerabat Irawady di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta. Akibat perbuatannya, Irawady dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta (baca: Irawady Joenoes Divonis 8 Tahun). Hukuman Irawady lalu dikurangi Mahkamah Agung menjadi 6 tahun penjara.

Anak buah Muhaimin

Pejabat kedua yang ditangkap KPK pada bulan Ramadhan adalah I Nyoman Suisnaya. Ketika itu ia menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nyoman ditangkap bersama anak buahnya, Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Ditjen P2KT Kemenakertrans Dadong Irbarelawan pada 25 Agustus 2011 atau 25 Ramadhan 1432 Hijriah.

Dua anak buah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar tersebut diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari pengusaha yang bernama Dharnawati terkait dengan program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). Dharnawati juga diamankan petugas KPK dalam operasi tangkap tangan yang berlokasi di kantor Kemenakertrans tersebut (baca: Nama Muhaimin Hilang dalam Putusan 2 Anak Buahnya).

Bersamaan dengan penangkapan ketiga orang itu, KPK mengamankan uang Rp 1,5 miliar dalam kardus durian. Pada akhir Maret 2012, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Nyoman dan Dadong. Adapun Dharnawati dihukum dua tahun enam bulan penjara.

Ditangkap pada peringatan hari kemerdekaan

Bertepatan pada hari peringatan kemerdekaan, 17 Agustus 2012, KPK menangkap dua hakim, yakni Kartini Juliana Marpaung dan Heru Kisbandono. Keduanya diamankan di halaman Gedung Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, dua hari sebelum Lebaran. Mereka diduga menerima suap dari Sri Dartutik terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi pemeliharaan kendaraan dinas yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni.

Pada 18 April 2013, Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan kepada Kartini (baca: Hakim Kartini Divonis Delapan Tahun Penjara). Ia dinilai terbukti menerima suap untuk mengatur vonis bagi Yaeni. Hukuman ini diperberat majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjadi 10 tahun penjara. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kemudian diperkuat di tingkat kasasi sehingga berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Heru yang ditangkap KPK bersama dengan Kartini divonis enam tahun penjara di Pengadilan Tipikor Semarang (baca: Enam Tahun Penjara untuk Perantara Suap Hakim). Hukuman Heru diperberat menjadi delapan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang.

Terkait kasus lainnya, KPK menangkap pegawai Mahkamah Agung Djodi Supratman pada 25 Juli 2013 atau pertengahan Ramadhan 1434 Hijriah. Djodi ditangkap atas dugaan menerima suap dari pengacara Mario C Bernardo yang juga merupakan keponakan dari pengacara kondang Hotma Sitompoel.

Terakhir, KPK menangkap Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah dalam operasi tangkap tangan pada 17 dan 18 Juli 2014. Keduanya lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi terkait dengan izin pembangunan mal di Karawang. Pasangan suami istri itu sekarang mendekam di rumah tahanan milik KPK. Kini, bulan Ramadhan tinggal tersisa beberapa hari.

Akankah ada lagi pejabat yang tertangkap tangan KPK pada sisa hari di bulan suci ini?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com