Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI Didesak Tegas pada Lembaga Penyiaran yang Nakal

Kompas.com - 13/07/2014, 11:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Penyiaran Indonesia didesak untuk memberi sanksi tegas kepada lembaga penyiaran yang bandel menyiarkan hasil quick count atau real count Pilpres 2014. Lembaga penyiaran harus menunggu hasil rekapitulasi suara yang akan dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Komisi I mendesak KPI agar menggunakan kewenangan sanksi kepada lembaga penyiaran yang masih nakal,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, melalui keterangan yang diterima wartawan, Minggu (13/7/2014).

Langkah tegas, kata Mahfudz, perlu diambil setelah KPI meminta lembaga penyiaran menghentikan tayangan quick count atau real count untuk menjaga stabilitas situasi politik. Untuk memperkuat keputusan KPI, Komisi I memita agar KPU, Badan Pengawas Pemilu, KPU, Komisi Informasi Pusat serta Dewan Pers duduk bersama untuk memperkuat keputusan KPI itu.

“Jangan sampai terjadi penyesatan opini oleh lembaga penyiaran melalui lembaga survei seolah hasil pilpres harus merujuk pada quick count,” ujarnya.

Sebelumnya, KPI Pusat meminta lembaga penyiaran untuk menghentikan penayangan hasil hitung cepat (quick count) pilpres hingga Komisi Pemilihan Umum melakukan publikasi atas rekapitulasi suara sah nasional pada 22 Juli 2014, baik quick count, real count, klaim kemenangan maupun ucapan selamat sepihak kepada para pasangan capres dan cawapres sampai pengumuman resmi KPU, 22 Juli mendatang.

Dia mengatakan langkah itu diambil KPI dengan berbagai pertimbangan, terutama kepentingan publik. Menurut Judhariksawan, pengumuman tersebut berpotensi meresahkan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com