Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin "Bersih-bersih" Partai Golkar, Tri Karya akan Serahkan Daftar "Tersangka" Korupsi ke KPK

Kompas.com - 12/07/2014, 05:42 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Eksponen ormas tiga pendiri Partai Golongan Karya (Tri Karya) menyatakan ingin membersihkan Partai Golkar dari kader-kader yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagai salah satu langkah konkret, mereka akan menyerahkan daftar nama kader partai berlambang pohon beringin itu yang sering disebut terlibat korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami akan memberikan daftar nama dan data kepada KPK. Ini penting untuk memutus mata rantai koruptor yang mungkin ada di Golkar," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Zainal Bintang, di Sekretariat Tri Karya, Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Zainal mengatakan Ketua Presidium Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Lawrence Siburian, akan menemui pimpinan KPK untuk menyerahkan daftar itu. Dia juga mengatakan Tri Karya akan meminta pula KPK tak ragu menjadikan para koleganya itu sebagai tersangka.

"Mereka yang selama ini menjadi saksi atau sering disebut di persidangan, agar ditingkatkan menjadi tersangka. Kami siap membantu suplai data-data tambahan," kata Zainal.

Seperti diberitakan sebelumnya, eksponen Tri Karya juga telah mendesak Partai Golkar segera mempersiapkan musyarawah nasional luar biasa pada Oktober 2014. Mereka berharap konsep revolusi mental yang diusung calon presiden Joko Widodo bisa pula diterapkan dalam kepengurusan baru partai itu.

Zainal mengatakan konsep revolusi mental tersebut sejalan dengan keinginan Tri Karya untu memperbaiki Golkar. Tri Karya, kata dia, menginginkan ke depan Partai Golkar menjadi partai yang bersih, anti-korupsi, dan bebas oligarki. "Kami hanya menganut adagium, hanya sapu yang bersih yang bisa membersihkan ruangan," ujar dia.

Perpecahan dan perseteruan masih terus mengancam Partai Golkar sepanjang pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Partai ini secara resmi mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, tetapi sebagian pengurus dan akar rumputnya menyatakan dukungan ke pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com