Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Prabowo, JK Tanya soal Tuduhan Kleptoraksi

Kompas.com - 05/07/2014, 23:01 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon wakil presiden Jusuf Kalla meminta penjelasan kepada calon presiden Prabowo Subianto perihal tuduhan adanya pihak yang ingin mengubah demokrasi menjadi "kleptokrasi". Tuduhan itu sempat dilontarkan Prabowo saat kampanye di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014).

Permintaan klarifikasi itu dilontarkan JK saat debat kandidat di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7/2014) malam.

JK merasa di kubunya tidak ada maling seperti mafia energi, pangan, dan lainnya. Ketika bertanya kepada Prabowo, JK menghubungkan pertanyaan dengan tema debat kali ini soal "Pangan, Energi, dan Lingkungan". Namun, ia menyelipkan hal lain di luar tema, yakni soal haji.

"Karena tidak ada maling, mafia daging, mafia minyak, mafia beras, mafia gula, mafia haji di tempat kami, pidato bapak itu ditujukan kepada siapa?" tanya JK.

Sebelumnya, Prabowo mengingatkan para pendukungnya untuk waspada terhadap kekuatan-kekuatan yang ingin merusak negeri ini. Prabowo menjelaskan, pihak-pihak tersebut akan merusak sistem demokrasi yang sudah dibangun selama ini. (baca: Prabowo: Ada yang Mau Mengubah Demokrasi Jadi Kleptokrasi)

"Ada yang mau mengubah demokrasi kita menjadi kleptokrasi. Saudara tahu apa itu klepto? Klepto itu maling, saudara-saudara. Ada maling-maling yang mau mencoba berkuasa di negeri ini. Saudara mau dipimpin maling?" kata Prabowo saat menerima deklarasi dukungan dari sekitar 1.000 petani di Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Kamis sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com