Tapal Kuda dan Madura Rawan Kecurangan Pemilu

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Madura dan daerah tapal kuda di Jawa Timur dipetakan sebagai daerah rawan kecurangan dalam pemilu presiden. Pada Pemilu Legislatif April 2014, kasus pemilihan ulang, pencegatan distribusi logistik, dan unjuk rasa banyak terjadi di kawasan itu.

Dua kabupaten di Madura yang dinilai rawan yaitu Sampang dan Pamekasan, sedangkan kawasan tapal kuda yaitu Pasuruan, Situbondo, Jember, Probolinggo, dan Lumajang.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Unggung Cahyono, saat memantau jalur pantura di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (28/6), mengatakan, polres di daerah rawan akan mendapatkan dukungan personel dari Brigade Mobil, Sabhara, dan pejabat polda.

Selain itu, setidaknya akan ada satu komisaris besar yang ikut membantu di setiap polres di Jawa Timur.

Polda juga akan membagi zona keamanan menjadi 10 bagian. Dengan demikian, mobilisasi personel akan mudah saat dibutuhkan untuk bergeser dari satu daerah ke daerah lain.

”Berkaca pada pengalaman pileg lalu, mobilisasi personel tidak bisa cepat dilakukan karena personel hanya dibagi dalam beberapa kelompok besar. Jadi, untuk pilpres kali ini kami bagi 10 zona,” kata Unggung.

Pembagian zona juga menghemat tenaga karena pemilihan presiden berlangsung saat Ramadhan yang merupakan bulan suci umat Islam.

Menurut Unggung, untuk pilpres akan diterjunkan 28.000 personel. Setelah pilpres dan penghitungan suara usai, polda akan berkonsentrasi mengamankan perayaan Lebaran.

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi sudah mendistribusikan sebagian logistik pilpres ke panitia pemilih di setiap kecamatan. Pendistribusian itu dilakukan secara bertahap.

Logistik yang disalurkan, yakni bilik dan kotak suara. Adapun surat suara saat ini masih dalam tahap pelipatan.

”Kami targetkan pelipatan selesai dalam lima hari atau lebih cepat dua hari dari jadwal karena tekniknya lebih mudah, hanya dua kali pelipatan. Beda dengan pemilu legislatif yang lebih rumit sampai empat kali pelipatan,” kata anggota KPU Kabupaten Banyuwangi Divisi Logistik, Dwi Aggraini,

Ditargetkan, dalam sepekan semua logistik tersalurkan ke seluruh wilayah di Banyuwangi.
Perkebunan

Perkebunan dan daerah perbatasan termasuk yang diperkirakan rawan disalahgunakan untuk mobilisasi pemilih guna menambang suara dalam pemilu presiden. Panitia Pengawas Pemilu di segala lini perlu mengantisipasi potensi kerawanan tersebut sejak dini.

Daerah perkebunan menjadi rawan karena banyak warga pendatang yang bekerja di perkebunan. Masalah bisa timbul jika mereka ternyata belum terdaftar atau terdaftar tapi di daerah asalnya. Mereka yang di perkebunan ini jumlahnya puluhan ribu orang.

”Jangan sampai ada mobilisasi pemilih yang tak terdaftar di DPT, DPK, DPTb, kemudian disuruh memilih di daerah tersebut,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat Ruhermansyah di Pontianak.

Sebagian pekerja juga berasal dari luar provinsi yang di tempat asalnya sudah terdaftar sebagai pemilih. Mereka tak bisa menggunakan haknya di perkebunan kecuali mereka memiliki formulir pindah memilih atau A5.

Pekerja perkebunan yang tak terdaftar di DPT, DPK, dan DPTb juga tak bisa menggunakan kartu identitas untuk memilih jika kartu identitas tersebut alamatnya ternyata di luar daerah.

Padahal, menurut Ruhermansyah, saat pilpres nanti pemilih akan makin antusias tanpa memperhatikan apakah secara administratif mereka bisa memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tersebut atau tidak.

Kalbar juga termasuk provinsi yang persoalannya kompleks karena langsung berbatasan dengan Malaysia.

”Salah satu fokus kami, mencegah pemilih yang di Malaysia untuk masuk wilayah Indonesia pada waktu pencoblosan, 9 Juli nanti,” kata Ruhermansyah.

Kemungkinan mobilisasi itu secara teoretis bisa terjadi mengingat warga Indonesia di Malaysia akan menggelar pemilu lebih cepat, yaitu pada 6 Juli.

Bawaslu juga berharap pemilih bisa menahan diri untuk tak tergiur iming-iming agar bisa dimobilisasi untuk mencoblos capres tertentu.

Tak hanya itu, metode pemungutan suara di luar negeri melalui pos juga sudah dimulai, disusul pemungutan suara dengan kotak jemputan atau dropbox. Untuk memastikan tak ada mobilisasi dan tak ada pemilih di luar negeri yang mencoblos dua kali di Indonesia, Bawaslu sudah membuat prioritas pengawasan.

Waspadai sisa surat suara

Sisa surat suara yang tak digunakan di TPS-TPS perbatasan juga harus dipastikan tak disalahgunakan. ”Jangan sampai diwakilkan untuk dicobloskan,” kata Ruhermansyah.

Bawaslu juga akan memantau ”arus balik” pergerakan logistik setelah pemungutan suara dari TPS ke Panitia Pemungutan Suara tingkat desa dan kemudian ke Panitia Pemilihan Kecamatan. ”Pergerakan ini agar diawasi oleh pengawas tingkat bawah,” kata dia.

Memang ada keterbatasan jumlah PPL di setiap desa, hanya tiga orang per desa, tetapi pengawasan bisa dioptimalkan dengan memperhitungkan tingkat kerawanan.

TPS dengan kerawanan sangat tinggi harus dijaga satu PPL. TPS yang kerawanannya biasa saja, 5-10 TPS bisa diawasi satu PPL dan yang aman bisa diawasi Panwas Kecamatan.

Komisioner KPU Kabupaten Bengkayang, yang memiliki daerah perbatasan dan perkebunan, Iyos Ambo, mengatakan akan mengoptimalkan koordinasi. (AMR/NIT)