Syamsu Djalal: Prabowo Diberhentikan dengan Hormat, Tak Usah Lagi Bahas DKP

Kompas.com - 27/06/2014, 17:30 WIB
Media sosial Salinan surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto yang beredar di media sosial


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Komandan Pusat Polisi Militer ABRI, Mayor Jenderal TNI (Purn) Syamsu Djalaluddin, meminta agar para jenderal purnawirawan tidak lagi mempersoalkan bocornya dokumen yang diduga hasil keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto. Dia meminta semua pihak tak lagi membuka-buka aib orang lain.

"Tidak usah lagi diungkap DKP itu. Sudah selesai, Keppres (Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998, red) diberhentikan dengan hormat dan keputusan presiden itu keputusan tetinggi. Tidak bisa dibantah lagi," ujar Syamsu dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (27/6/2014).

Syamsu menegaskan bahwa Prabowo sama sekali tidak terlibat dalam kasus penculikan aktivis. Penculikan itu, sebut dia, adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tim Mawar, dan tanpa instruksi Prabowo. Menurut Syamsu, saat ini informasi tentang penculikan sudah mulai menyimpang. Ia berharap agar kasus ini tak lagi diungkit. Jika terus diungkit, ia khawatir para jenderal purnawirawan nantinya akan terpecah-belah. "Membuka aib orang itu dosa," ujar Syamsu.

Saat ditanyakan soal nasib para keluarga korban, yakni 13 aktivis yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya, Syamsu mengaku tak tahu-menahu. Dia menegaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan Puspom TNI hanya sampai pada penelusuran 9 aktivis yang diculik dan akhirnya kembali. Terkait perlu atau tidaknya kasus penculikan ini dilanjutkan dalam forum pengadilan HAM ad hoc ataupun Komisi Kebenaran dan Rekonsilisi, Syamsu tak mau berkomentar. "Itu bukan wewenang saya, saya tidak bisa komentari itu," ujar Syamsu.

Pernyataan Syamsu ini berbeda dari pernyataannya pada 11 Juni 2014. Saat itu, Syamsu berharap agar dalam momentum tahun politik ini, semua pihak yang terkait dalam penculikan aktivis 98 memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada publik. Dia menyebutkan, mulai dari Panglima ABRI, Panglima Komando Daerah Militer, hingga Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ikut bertanggung jawab dalam penuntasan siapa otak penculikan dan pelanggaran HAM yang masih ditutup-tutupi hingga saat ini.

"Mau sampai kapan kesalahan itu ditutupi, apa mau dibawa sampai mati? Kita ini calon mati semuanya," kata Syamsu di hadapan keluarga korban pelanggaran HAM waktu itu.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X