Syamsu Djalal: Prabowo Diberhentikan dengan Hormat, Tak Usah Lagi Bahas DKP

Kompas.com - 27/06/2014, 17:30 WIB
Salinan surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto yang beredar di media sosial Media sosialSalinan surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto yang beredar di media sosial
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Komandan Pusat Polisi Militer ABRI, Mayor Jenderal TNI (Purn) Syamsu Djalaluddin, meminta agar para jenderal purnawirawan tidak lagi mempersoalkan bocornya dokumen yang diduga hasil keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto. Dia meminta semua pihak tak lagi membuka-buka aib orang lain.

"Tidak usah lagi diungkap DKP itu. Sudah selesai, Keppres (Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998, red) diberhentikan dengan hormat dan keputusan presiden itu keputusan tetinggi. Tidak bisa dibantah lagi," ujar Syamsu dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (27/6/2014).

Syamsu menegaskan bahwa Prabowo sama sekali tidak terlibat dalam kasus penculikan aktivis. Penculikan itu, sebut dia, adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tim Mawar, dan tanpa instruksi Prabowo. Menurut Syamsu, saat ini informasi tentang penculikan sudah mulai menyimpang. Ia berharap agar kasus ini tak lagi diungkit. Jika terus diungkit, ia khawatir para jenderal purnawirawan nantinya akan terpecah-belah. "Membuka aib orang itu dosa," ujar Syamsu.

Saat ditanyakan soal nasib para keluarga korban, yakni 13 aktivis yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya, Syamsu mengaku tak tahu-menahu. Dia menegaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan Puspom TNI hanya sampai pada penelusuran 9 aktivis yang diculik dan akhirnya kembali. Terkait perlu atau tidaknya kasus penculikan ini dilanjutkan dalam forum pengadilan HAM ad hoc ataupun Komisi Kebenaran dan Rekonsilisi, Syamsu tak mau berkomentar. "Itu bukan wewenang saya, saya tidak bisa komentari itu," ujar Syamsu.

Pernyataan Syamsu ini berbeda dari pernyataannya pada 11 Juni 2014. Saat itu, Syamsu berharap agar dalam momentum tahun politik ini, semua pihak yang terkait dalam penculikan aktivis 98 memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada publik. Dia menyebutkan, mulai dari Panglima ABRI, Panglima Komando Daerah Militer, hingga Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ikut bertanggung jawab dalam penuntasan siapa otak penculikan dan pelanggaran HAM yang masih ditutup-tutupi hingga saat ini.

"Mau sampai kapan kesalahan itu ditutupi, apa mau dibawa sampai mati? Kita ini calon mati semuanya," kata Syamsu di hadapan keluarga korban pelanggaran HAM waktu itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X