Mantan Direktur INES: Tuding Survei Dibayar Jokowi, Fadli Zon Harus Berkaca

Kompas.com - 23/06/2014, 19:24 WIB
Fadli Zon KOMPAS.com/Sandro GatraFadli Zon
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES), Irwan Suhanto, menilai, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut survei yang dilakukan Litbang Kompas dibayar kubu Joko Widodo terlalu tendensius. Irwan meminta agar Fadli berkaca melihat partainya sendiri daripada menuding lembaga survei lain.

"Seharusnya Fadli tidak usah tendensius dan berlebihan kalau ada lembaga survei yang menempatkan Prabowo di bawah Jokowi. Kalau mau main buka-bukaan, bisa repot itu Gerindra. Lebih baik berkaca dari dalam partai saja," ungkap Irwan, Senin (23/6/2014).

Irwan mengatakan, pernyataan Fadli yang langsung menuduh tanpa bukti bisa menjadi bola panas ke depannya. Litbang Kompas, kata Irwan, bisa saja menggugat pernyataan Fadli jika bisa membuktikan kevalidan data surveinya.

Di pihak lain, sebut Irwan, kubu Jokowi juga bisa bereaksi dengan membuktikan survei mana yang dibayar pihak lawan. Irwan menjelaskan, untuk membedakan sebuah survei adalah pesanan atau tidak memang cukup sulit dilakukan. Hal itu, kata dia, harus dilakukan dengan membedah latar belakang dan sebaran responden yang digunakan.

Sebuah survei pesanan, kata Irwan, bisa saja menggunakan responden di sebuah daerah yang merupakan basis pendukung kandidat tertentu. Hal lainnya yang dilakukan lembaga survei untuk menuruti keinginan kliennya adalah dengan membuat data bohong.

"Mereka tidak turun lapangan, cukup kerja di balik komputer. Ini yang namanya abal-abal. Makanya, untuk membuktikan itu, harus ditelusuri bagaimana proses pengambilan datanya dan bagaimana sebaran respondennya," ucap Irwan.

Tudingan Fadli Zon

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menuding survei yang dilakukan Litbang Kompas dan lembaga survei lainnya yang menempatkan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di posisi kedua adalah pesanan dari kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Fadli meyakini Prabowo-Hatta sekarang sudah bisa melampaui Jokowi-JK.

"Ya survei Kompas itu kan dari apa sih dibuatnya? Kalau survei lain sudah melampaui Jokowi kok. Nah itu, siapa yang bayar surveinya. Yang bayar ya mereka (Jokowi-JK)," kata Fadli, saat dijumpai seusai menemani Mahfud MD bertemu dengan Rachmawati Soekarnoputri di Jalan Jatipadang Raya, Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Fadli mengatakan, berdasarkan survei internal yang dilakukan pihaknya, jarak antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK hanya terpaut 1-2 persen. Fadli pun menyebut hasil survei lembaga lain seperti Lembaga Survei Nusantara yang menempatkan Prabowo-Hatta di posisi teratas dengan jarak sampai 8 persen dan survei Puskaptis yang juga menempatkan Prabowo-Hatta di posisi puncak dengan jarak sekitar 5 persen.

"Kami yakin kami semakin kuat. Insya Allah target kami menang 65 persen, semoga mendekati itu," katanya.

Seperti diberitakan, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pasangan Jokowi-JK masih memimpin popularitas dukungan masyarakat dengan 42,3 persen, unggul dari pasangan Prabowo-Hatta yang dipilih oleh 35,3 persen. Namun, dengan perbedaan sekitar 7 persen, masih mungkin terjadi perubahan karena jumlah warga yang belum menentukan pilihan cukup besar.

Dari survei itu juga diketahui bahwa wilayah Jawa masih menjadi perebutan sengit antarkedua kubu. Prabowo-Hatta diketahui memiliki basis dukungan di Banten dan Jawa Barat. Sementara Jokowi-JK menguasai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Ungkap Strategi Jangka Panjang Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Ungkap Strategi Jangka Panjang Penanganan Covid-19

Nasional
Malaysia Deportasi Pekerja Migran Indonesia di Tengah Lockdown, Migrant Care Minta Pemerintah Protes

Malaysia Deportasi Pekerja Migran Indonesia di Tengah Lockdown, Migrant Care Minta Pemerintah Protes

Nasional
Jokowi Umumkan Pembebasan dan Diskon Tarif Listrik, Ini Rinciannya

Jokowi Umumkan Pembebasan dan Diskon Tarif Listrik, Ini Rinciannya

Nasional
Polisi Kini Tangani 63 Kasus Penyebaran Hoaks soal Virus Corona

Polisi Kini Tangani 63 Kasus Penyebaran Hoaks soal Virus Corona

Nasional
Jokowi: Darurat Sipil Baru Opsi, Tidak Diberlakukan Sekarang

Jokowi: Darurat Sipil Baru Opsi, Tidak Diberlakukan Sekarang

Nasional
Pemerintah Kembali Tegaskan Beri Perlindungan ke WNI di Negara Terjangkit Covid-19

Pemerintah Kembali Tegaskan Beri Perlindungan ke WNI di Negara Terjangkit Covid-19

Nasional
Terdakwa Kasus Korupsi Mulai Disidang secara Online, Begini Mekanismenya

Terdakwa Kasus Korupsi Mulai Disidang secara Online, Begini Mekanismenya

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Buat Kebijakan Sendiri

Atasi Covid-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Buat Kebijakan Sendiri

Nasional
Kebijakan Darurat Sipil Dinilai Bisa Bikin Polisi Head To Head dengan Kepala Daerah

Kebijakan Darurat Sipil Dinilai Bisa Bikin Polisi Head To Head dengan Kepala Daerah

Nasional
Wapres: Ada Kemungkinan Karantina Wilayah Terbatas Berbasis Kelurahan

Wapres: Ada Kemungkinan Karantina Wilayah Terbatas Berbasis Kelurahan

Nasional
Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Tugas Lengkap Relawan Desa Tanggap Covid-19: Mendata hingga Siapkan Rumah Karantina

Tugas Lengkap Relawan Desa Tanggap Covid-19: Mendata hingga Siapkan Rumah Karantina

Nasional
Jokowi: Kita Putuskan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Jokowi: Kita Putuskan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nasional
Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Wapres Minta Zakat Dibayarkan Sebelum Ramadhan

Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Wapres Minta Zakat Dibayarkan Sebelum Ramadhan

Nasional
Pemerintah Hentikan Sementara Kunjungan dan Transit WNA ke Indonesia dengan Pengeculian Ini...

Pemerintah Hentikan Sementara Kunjungan dan Transit WNA ke Indonesia dengan Pengeculian Ini...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X