Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendiri Hanura Nilai Wiranto Ditekan Koalisi untuk Bicara soal Prabowo

Kompas.com - 23/06/2014, 15:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Salah satu pendiri Partai Hanura, Elza Syarief, menilai, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mendapatkan tekanan dari koalisi untuk berbicara mengenai hal yang tidak benar terkait mantan Panglima Kostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto. Pasalnya, Wiranto menyebut Prabowo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penculikan aktivis 1997/1998.

“Saya prihatin dan sangat menjaga agar Bapak Wiranto sebagai Bapak Partai Hanura jangan sampai ditekan oleh koalisi untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar dengan menjatuhkan nama baik Prabowo,” kata Elza di Rumah Polonia, Senin (23/6/2014).

Elza menilai, ada kejanggalan dalam surat rekomendasi pemberhentian Prabowo yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira. Jika memang mantan Danjen Kopassus itu bersalah, maka seharusnya DKP dapat merekomendasikan agar Prabowo disidangkan di Mahkamah Militer.

Elza khawatir, pernyataan itu sengaja dibuat Wiranto agar kader Hanura memperoleh jatah kursi kabinet jika Joko Widodo-Jusuf Kalla menang pada Pilpres 2014. Pasalnya, sudah lama Hanura berjuang di luar pemerintahan.

Selain itu, ia menambahkan, dirinya mendengar keluhan bahwa Hanura kurang diterima di dalam koalisi. Hal itu menyusul munculnya susunan kabinet bayangan yang akan dipilih Jokowi-JK jika terpilih. Dalam susunan tersebut, tidak ada satu pun kader Hanura yang dipasang.

“(Jangan-jangan) hanya karena menginginkan agar kader Hanura dapat jabatan di pemerintahan,” katanya.

Informasi saja, Partai Hanura dirintis oleh Wiranto pada tahun 2006. Partai ini didirikan oleh sejumlah tokoh, mereka adalah Jend TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr Fuad Bawazier, Dr Tuti Alawiyah AS, Jend TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof Dr Achmad Sutarmadi, Prof Dr Max Wullur, Prof Dr Azzam Sam Yasin, Jend TNI (Purn) Subagyo HS, Jend Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, LetJen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, Dr Teguh Samudra, dan lain-lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com