Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Lokasi Debat Capres, Pengunjung Diberondong SMS "Jokowi Tegas"

Kompas.com - 22/06/2014, 20:09 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengguna layanan telekomunikasi di sekitar lokasi debat calon presiden (capres) di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menerima serentetan layanan pesan singkat (SMS) tentang calon presiden Joko Widodo. Seorang pengunjung bahkan mengaku mendapat tiga kiriman SMS.

Hanz, seorang undangan debat capres, mengatakan, SMS masuk ke ponselnya, Minggu (22/6/2014) kira-kira pukul 19.20 WIB. SMS tersebut dikirim dari nomor 081219929799. "SMS-nya sangat menganggu karena sampai tiga kali kirim dengan SMS yang berbeda," kata Hanz di lokasi debat capres, Minggu.

SMS tersebut berbunyi, "JOKOWI TEGAS: tidak ada bagi-bagi kursi menteri, yg (yang) ada kerja sama satukan visi misi majukan Indonesia. Tidak ada yang berani mengatur Jokowi #PresidenNomer2."

Dua SMS lain diterima pada waktu yang tidak jauh berbeda dan berbunyi, "Jokowi adalah kepala pemerintahan TEGAS menolak didikte asing. Ia menolak bantuan Bank Dunia & JICA krn (karena) syarat mendikte. Nih videonya http://goo.gl/BwwSXv." Pesan lain berbunyi, "Kata Prof Dr. Rhenald Kasali, daripada menjegal Jokowi, mengapa tidak bergabung dengannya untuk membuat perubahan di tanah air tercinta."

Pengunjung lain, Ira Sasmita, mengaku mendapat SMS yang sama pada waktu yang tidak jauh berbeda dari Hanz. Keduanya pengguna layanan telekomunikasi Telkomsel. Pengguna layanan telekomunikasi dari operator lain mengaku tidak mendapat kiriman SMS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com