Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pasukan Berani Mati", Contoh Diksi Provokatif dalam Kampanye Pilpres

Kompas.com - 21/06/2014, 18:06 WIB
Kontributor Ungaran, Syahrul Munir

Penulis

UNGARAN, KOMPAS.COM - TNI meminta para pendukung kedua pasangan capres-cawapres dalam pilpres mendatang, baik dari partai pengusung maupun unsur non parpol, untuk tidak menggelar kegiatan yang provokatif.

Hal itu termasuk pemberian nama atas suatu kelompok pendukung, penulisan kata-kata dalam media kampanye agar memilih kata atau nama yang lazim. Pemilihan diksi yang provokatif dapat menimbukan kesan yang salah bagi kelompok pesaing. "Berlebihan bila ada kelompok pendukung diberi label "Pasukan Berani Mati" atau sejenianya. Kita tidak sedang berperang. Kita sudah biasa dengan model-model pemilihan ini. Mulai dari Pilkades, Pilbup, Pilgub dan seterusnya. Jadi biasa saja, jangan berlebihan," kata Perwira Penghubung Kodim 0714 Salatiga, Mayor Inf Ngatijo saat memberikan sambutan mewakili Dandim 0714 Salatiga dalam Deklarasi Damai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di halaman Kantor KPU Kabupaten Semarang, Sabtu (21/6/2014) siang.

Menurut Ngatijo, aparat TNI juga sudah terbiasa netral dalam setiap pemilihan. Pihaknya menjamin tidak ada aparat TNI yang main mata dengan salah satu kubu pasangan sebagaimana sudah ditunjukkan dalam Pileg lalu. "TNI siap membantu Polri untuk pengamanan jalannya Pemilu, kami juga netral, tidak memihak salah satu pasangan calon maupun partai politik pengusung," tuturnya.

Deklarasi Damai itu  juga dihadiri Bupati Semarang Mundjirin, Ketua dan anggota KPU serta Ketua Panwaslu, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Ambarawa, petinggi partai pengusung kedua capres-cawapres, dan tokoh masyarakat Kabupaten Semarang. Mereka selanjutnya mengucapkan ikrar Pilpres damai serta penandatanganan naskah Deklarasi Damai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Ditemui terpisah usai menjadi saksi deklarasi, Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, rangkaian pemilu presiden bisa berjalan lancar jika masyarakat simpatisan jujur, obyektif, dan arif dalam memilih. "Perbedaan pendapat dan kepentingan itu manusiawi, namun jangan sampai berujung pada perpecahan," kataMundjirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com