Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Bung Karno Pelanggar HAM, Mahfud Dianggap Lukai Hati Keluarga

Kompas.com - 20/06/2014, 21:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, untuk mencabut pernyataannya yang menuding Soekarno melanggar HAM saat menjabat presiden Republik Indonesia. Mahfud juga didesak untuk meminta maaf kepada keluarga dan seluruh rakyat Indonesia.

Hasto mengungkapkan, pihaknya kecewa dengan pernyataan Mahfud yang sama sekali tak mencerminkan diri sebagai seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan, pernyataan Mahfud itu sangat melukai hati keluarga dan juga para penerus pemikiran Bung Karno di seluruh Indonesia.

"Kami meminta saudara Mahfud menjelaskan pernyataannya dan meminta maaf pada keluarga Bung Karno," kata Hasto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (20/6/2014) malam.

Lebih jauh, Hasto menilai, Mahfud telah melecehkan nama baik Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan RI. Ia beranggapan, Mahfud sedang panik karena semua fakta mengenai calon presiden yang didukungnya, Prabowo Subianto, semakin mengemuka dan menjadi konsumsi publik.

"Tuduhan Mahfud tidak bisa diterima karena sepanjang hidupnya Bung Karno tidak pernah melakukan tindakan yang keji seperti yang dituduhkan," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahfud menuding Presiden pertama RI, Soekarno, juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ia memerintah. Hal itu disampaikan Mahfud saat meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah Barat yang terletak di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014).

Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak pihak yang tersangkut. Selain Bung Karno, ia juga menyebut nama Presiden Soeharto.

"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya.

Baca juga:
Mahfud MD Tuding Bung Karno Pun Bertanggung Jawab soal Pelanggaran HAM
PDI-P Tuntut Mahfud Minta Maaf soal Bung Karno

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com