Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salam Dua Jari dan Kampanye "Dua Anak Cukup" dari Jokowi

Kompas.com - 15/06/2014, 21:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Apa yang akan dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang diajukan moderator Ahmad Erani Yustika, dalam debat kedua calon presiden, Minggu (15/6/2014) malam, di Gran Melia, Jakarta Selatan.

Calon presiden Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan, untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah harus kembali mengaktifkan dan memaksimalkan peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN, kata Jokowi, harus kembali mengampanyekan tentang kelahiran kepada masyarakat dan menumbuhkan kesadaran bahwa dua anak cukup.

"Karena sekarang kembali ke anak yang tiga, empat, lima, karena kampanye kelahiran mulai menurun. BKKBN harus diperkuat, baik dari sisi anggaran, terjun ke bawah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat," kata Jokowi.

Sementara, untuk menurunkan angka kematian ibu, ia kembali menekankan perlunya membangun dan mengontrol sistem. Kartu "Indonesia Sehat" pun kembali ditunjukkannya. Kartu ini menjadi salah satu program yang ditawarkan Jokowi bersama Jusuf Kalla jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

"Anggaran kita ada, jika sistem tidak dibangun, percuma. Anggaran akan menguap. Dengan anggaran yang ada, kita tidak muluk-mulu, bisa belikan alat-alat sehingga ibu-ibu bisa ke puskesmas untuk tes. Penting, arahnya akan ke sana. Dengan tidak dipungut biaya, anggaran ada, bisa. Jangan bayangkan kita butuh anggaran triliunan," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com