BIN Kejar Pembuat Tabloid "Obor Rakyat"

Kompas.com - 12/06/2014, 19:44 WIB
Kepala Badan Intelijen Letjen Negara Marciano Norman RODERICK ADRIAN MOZESKepala Badan Intelijen Letjen Negara Marciano Norman
|
EditorFidel Ali Permana


BOGOR, KOMPAS.com
 — Badan Intelijen Negara (BIN) mengerahkan aparatnya untuk turun tangan mengusut pembuat tabloid Obor Rakyat yang menyudutkan calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo. Hingga kini, BIN belum bisa menyimpulkan apa pun terkait pelaku di balik pembuatan tabloid tersebut.

"Kita bisa akan segera bantu (mencari)," ujar Kepala BIN Marciano Norman seusai acara pengukuhan guru besar terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Kamis (12/6/2014).

Menurut Marciano, saat ini timnya sudah bergerak dan tengah melakukan pendalaman. Dia belum bisa menyebut siapa pelaku pembuat tabloid ini. Dia juga belum mau menyampaikan dugaan keterlibatan pimpinan sebuah media online dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat.

"Saya belum bisa menyimpulkan itu," ungkap mantan Panglima Kodam Jaya itu.

Sebelumnya diberitakan, sebuah tabloid dengan nama Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid berupa hujatan terhadap Jokowi-JK, tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.

Dalam tabloid edisi kedua itu, berita utamanya mengangkat topik tentang "1001 Topeng Pencitraan". Di dalamnya masih berisi hujatan terhadap Jokowi.

Salah satu anggota tim hukum pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Alexander Lay, mendapatkan informasi bahwa ada oknum jurnalis dari media masa terkenal berada di balik beredarnya tabloid Obor Rakyat. "Informasinya begitu. Saya tidak bisa sebutkan namanya untuk saat ini," ujar Alex di Media Center JKW4P, Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2014).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kata Alex, sang wartawan meminta seorang dosen di salah satu universitas Islam untuk membuat sebuah artikel. Namun, tanpa sepengetahuan sang dosen, artikelnya "dipelintir" dan dimuat di tabloid Obor Rakyat. Pihaknya pun telah melakukan konfirmasi ke sang dosen. Dia membenarkan, sang dosen mendapat telepon permintaan membuat artikel oleh sang wartawan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X