Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Pensiun 16 Tahun, Prabowo Bantah Kerahkan Babinsa untuk Pemenangannya

Kompas.com - 09/06/2014, 00:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, membantah mengerahkan Bintara Pembina Desa untuk mengarahkan pilihan warga, terutama warga Tionghoa di Jakarta. Prabowo menyatakan sudah tak punya jalur komando dan Hatta menyebut ada upaya pecah-belah dalam isu ini.

"Saya tidak tahu (siapa) yang mengerahkan, yang jelas bukan kami," kata Prabowo usai menerima dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Sabtu (7/6/2014) sebagaimana dikutip Antara, Minggu (8/6/2014).

Prabowo menegaskan pula bahwa dia sudah tak punya kewenangan memerintah anggota TNI karena dia sudah pensiun. "Saya tidak punya jalur lagi ke sana (TNI) karena sudah pensiun sejak 16 tahun yang lalu," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah warga mengaku didatangi Babinsa dan menanyakan pilihan capres-cawapres dalam Pemilu Presiden 2014. Anggota Babinsa tersebut disebut mendata pilihan warga yang dan cenderung mengarahkan pilihan kepada capres-cawapres nomor urut satu, Prabowo-Hatta.

Sementara itu, Hatta juga membantah melibatkan Babinsa untuk pemenangan pemilu presiden.
"Mereka (TNI) profesional, tidak ada yang bisa mengatur-atur," katanya. Menurut Hatta, isu ini merupakan praktik pecah belah. "Jangan seret-seret polisi dan tentara," ujar dia.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habcy menyarankan tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mengirimkan surat protes resmi kepada TNI, KPU, Bawaslu, dan Presiden terkait dugaan keterlibatan Babinsa memengaruhi pilihan warga.

Fahmi mengatakan, dugaan keterlibatan Babinsa dalam mendata pemilih Pilpres dan preferensi pilihannya menimbulkan keraguan tentang netralitas TNI/Polri sebagaimana telah dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. "Pilpres 2014 ini hendaklah berjalan dengan jujur, adil, dan profesional," katanya.

TNI sudah menyatakan sikap terkait isu ini. Dua personel mereka juga sudah dijatuhi sanksi, tahanan dan penundaan kenaikan pangkat. Meski demikian, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan tidak ada pelanggaran pemilu dalam kasus ini, merujuk pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Nasional
Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Nasional
Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Nasional
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Nasional
Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Satgas Judi "Online" Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Nasional
PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi 'Online' ke MKD

PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi 'Online'

MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi "Online"

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Nasional
PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Nasional
Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com