Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eva: Ditambah Babinsa, Jokowi Sudah 49 Kali Diserang

Kompas.com - 05/06/2014, 20:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak tinggal diam terhadap serangan yang merugikan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dengan adanya aktivitas bintara pembina desa (babinsa) yang mengarahkan pilihan warga, Eva menyebut bahwa Jokowi sudah diserang sebanyak 49 kali.

"Aku melihat betapa sistematis dan terprogramnya serangan hitam yang ditujukan kepada Jokowi. Serangan ini hanya bisa dilakukan orang yang punya kemampuan memobilisasi," ujar Eva saat dihubungi pada Kamis (5/6/2014).

Menurut dia, sejak pemilu legislatif, pengerahan babinsa memang sudah terlihat. Ia yakin, babinsa digerakkan untuk memenangkan kompetitor Jokowi. Eva mengatakan, kubu Jokowi-JK tidak memiliki akses untuk mengerahkan babinsa.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu mengkritik sikap Bawaslu yang lebih menyibukkan diri menyindir aksi Jokowi yang tidak hadir dalam pemanggilan kasus dugaan kampanye di luar jadwal.

"Saya lihat Bawaslu enggak fair. Kami sudah teriak ada 49 kali serangan hitam, ditambah sekarang masuk babinsa. Pemilu ini sudah curang," kata Eva.

Seperti diberitakan, menjelang pemilu presiden, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku anggota babinsa.

Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sebut saja Rifki, salah satu warga di kawasan Jakarta Pusat yang ikut didata. Rifki bercerita, ia didatangi seorang pria bertubuh gemuk pada Sabtu (31/5/2014). Petugas babinsa yang mendatangi Rifki mencatat identitasnya dengan alasan perbaikan daftar pemilih. Namun, petugas itu juga mengarahkan Rifki untuk memilih "Gerindra" dalam pemilu presiden mendatang. Di dalam lembar kertas yang dipegang babinsa itu tercatat daftar nama warga, alamat, dan pilihan "Gerindra".

Tanggapan TNI

Di Kompleks Parlemen, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayjen TNI Fuad Basya mengatakan, TNI berjanji akan menindak anggotanya yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014. TNI juga terus menelusuri gerak-gerik anggotanya terkait netralitas mereka.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang juga berada di tempat yang sama enggan berkomentar secara spesifik perihal perilaku anggota babinsa. Kendati begitu, dalam kesempatan sebelumnya, Moeldoko menegaskan bahwa TNI akan netral dalam pemilu (baca: TNI Akan Menghukum Anggotanya yang Tidak Netral).

Baca juga:
Datangi Rumah ke Rumah, Anggota Babinsa Arahkan Warga Pilih Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com