Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kampanye Hitam Dapat Menular ke Masyarakat

Kompas.com - 05/06/2014, 11:27 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Dwipayana menyebutkan, kampanye hitam yang beredar saat ini dapat menular ke masyarakat.

"Kampanye (hitam) tersebut dapat memancing sentimen yang tidak berbasis gagasan, sehingga ditiru oleh publik. Padahal di level bawah, yakni masyarakat, pasti ada yang menyerukan kampanye damai," kata Arie saat dihubungi, Rabu (4/6/2014).

Arie menilai, kampanye kali ini didominasi oleh permainan peran yang memicu sentimen di masyarakat. Arie tidak setuju dengan kampanye yang justru memancing perbuatan negatif dari kubu lawan.

Dikatakan Arie, serangan saat ini lebih bersifat pribadi dan tanpa data. Kecenderungan elite capres saat ini, menurut Arie, lebih pada peran bad guys dan good guys, yaitu peran baik dan buruk.

"Kampanye hitam itu muncul, bukan kerjaan kandidat, tapi orang yang disebut bad guys-nya," ujar Arie.

Khawatir dengan dampaknya yang akan ditiru masyarakat, Arie mengimbau agar para capres beserta timses memberi contoh kepada masyarakat untuk menciptakan kampanye damai.

"Ini kan tentu elite harus jadi teladan, beri contoh baik. Bagaimana bertarung gagasan," imbau Arie.

Arie pun mendorong masyarakat agar lebih kritis menanggapi kampanye hitam. "Itu harus dikritisi oleh masyarakat. Gagasan itu satu ukuran penting. Bukan kampanye hitam," pungkas Arie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com