Jokowi Akan Menaikkan Harga BBM jika Terpilih Jadi Presiden

Kompas.com - 04/06/2014, 23:01 WIB
Calon presiden Joko Widodo memaparkan visinya dalam bidang ekonomi pada acara pemaparan platform ekonomi Jokowi-JK, di Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2014). Acara yang diadakan oleh kelompok pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (KPP Jokowi-JK) ini untuk mengetahui dan memahami arah prioritas kebijakan ekonomi pemerintahan pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK secara langsung. TRIBUNNEWS/HERUDINCalon presiden Joko Widodo memaparkan visinya dalam bidang ekonomi pada acara pemaparan platform ekonomi Jokowi-JK, di Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2014). Acara yang diadakan oleh kelompok pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (KPP Jokowi-JK) ini untuk mengetahui dan memahami arah prioritas kebijakan ekonomi pemerintahan pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK secara langsung.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) apabila nanti terpilih menjadi presiden. Jokowi merasa memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan yang selalu menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan politik tersebut.

"Ini masalah efisiensi karena ada banyak kepentingan. Kenapa saya punya keberanian (menaikkan BBM)? Itu karena saya tidak tersandera kepentingan-kepentingan. Saya ini orang baru, orang baru," kata Jokowi dalam konferensi pers setelah acara pemaparan platform ekonomi Jokowi-JK di Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Jokowi menganggap subsidi BBM saat ini sangat memberatkan APBN. Mantan Wali Kota Solo itu mengusulkan agar subsidi BBM dialihkan ke program-program yang padat karya seperti subsidi pupuk untuk petani.

Jokowi juga menjelaskan, kenyataannya, subsidi BBM saat ini justru tidak dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu. Menurut dia, subsidi malah mengalir ke tangki-tangki mobil mewah orang-orang berduit.

"Subsidi kita saat ini dinikmati bukan oleh masyarakat tidak mampu. Lebih baik alihkan ke pangan, subsidi pupuk untuk petani," katanya.

Dalam pemaparan visi-misi ekonominya, Jokowi bahkan menyinggung masalah ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Menurut dia, menaikkan harga BBM bukanlah hal yang sulit. Dia meyakinkan peserta yang hadir untuk berpikir tidak rumit mengenai masalah tersebut.

"Kita saat ini masih sangat ketergantungan BBM. Jangan anggap ini susah. Anggap ini gampang, jangan berpikir ini susah. Ini gampang," tandasnya, disambut tepuk tangan peserta konferensi pers.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X