Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Koalisi Berkutat Ketika Pilih JK Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 20/05/2014, 12:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengakui ada diskusi panjang sebelum akhirnya menetapkan Jusuf Kalla sebagai bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo alias Jokowi. Kalla menyisihkan kandidat kuat lainnya, yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo menjelaskan, pembahasan terjadi sekitar satu pekan sebelum Jokowi secara resmi mendeklarasikan Kalla sebagai pendampingnya. Pembahasan panjang terjadi karena Kalla dan Abraham dianggap sebagai tokoh terbaik untuk mendampingi Jokowi.

"Kemarin kita milih JK atau Samad, ini satu minggu kita berkutat," kata Tjahjo di sela-sela Rakornas PDI-P di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Tjahjo melanjutkan, salah satu indikator penentuan ini adalah hasil survei. Namun, Tjahjo tak memberi penjelasan lebih lanjut soal indikator itu. "Hasil survei, pasar menginginkan ini, menginginkan itu. Selanjutnya tanya ke Pak Jokowi," ucapnya.

Jokowi-JK telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat. Keduanya juga telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada Senin (19/5/2014). Pasangan ini diusung oleh PDI-P bersama Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.

Jokowi-JK bakal bertarung melawan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung enam parpol, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PBB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com