Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Jokowi-JK Belum Lengkapi Dokumen Pendaftaran

Kompas.com - 20/05/2014, 08:57 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Bakal Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belum melengkapi sejumlah dokumen persyaratan administrasi pencalonan sebagai peserta pemilu presiden 2014. Masih asa 14 dokumen yang harus dilengkapi pasangan tersebut.

"Jokowi masih kurang tiga dokumen termasuk di antaranya dua dokumen kesehatan, sedangkan Jusuf Kalla masih kurang sembilan dokumen termasuk juga dua dokumen kesehatan.  Dan untuk keduanya (masih kurang) dua dokumen pencalonan," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2014).

Hadar mengatakan, KPU masih memberi kesempatan kepada partai politik dan mitra koalisi yang mengusung Jokowi-JK dan kedua orang tersebut untuk melengkapinya. KPU masih memberikan masa perbaikan hingga 27 Mei 2014.

"Prinsipnya, mereka harus menyertakan semua berkas persyaratan itu pada saat pendaftaran. Kalau nanti ditemukan ada kekurangan, kami memberikan kesempatan untuk memperbaiki," ujar Hadar.

Ia menambahkan, KPU melakukan verifikasi dokumen paling lama 4 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan. KPU juga dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang. KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan adminitrasi kepada pimpinan parpol atau gabungan parpol dan bakal pasangan calon paling lambat hari ke-5 sejak diterimanya dokumen.

Jika belum lengkap atau belum memenuhi syarat, KPU memberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama tiga hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi.

Jokowi dan Jusuf Kalla menjadi bakal pasangan calon yang pertama kali mendaftar ke KPU Pusat pada Senin (19/5/2014) siang. Seharusnya, menurut prosedur tahapan pendaftaran dan seleksi, bakal pasangan calon wajib menjalani rangkaian tes kesehatan satu hari setelah mendaftarkan diri ke KPU.

Namun, Jokowi keberatan dengan peraturan tersebut dan meminta pemeriksaan kesehatannya ditunda hingga Kamis (22/5).

"Jadwal pemeriksaan itu sedang dikoordinasikan karena seharusnya menurut prosedur itu kalau hari ini mendaftar, besok langsung pemeriksaan kesehatan. Tetapi kelihatannya mereka mengusulkan untuk ditunda," kata Hadar seperti dikutip Antara.

Akibat permintaan penundaan tes kesehatan tersebut, KPU belum mengeluarkan surat pengantar "medical check-up" bagi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Surat pengantar itu nantinya wajib dibawa pada saat pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto.

"Tadinya sudah kami siapkan surat pengantar itu, tetapi kami belum bisa mengeluarkan surat pengantar karena ada permintaan ditunda dari mereka," ujarnya.

Jokowi, dalam sambutannya usai mendaftarkan diri, menginginkan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto dilakukan pada Kamis.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua KPU dan seluruh jajarannya, yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada kami. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD (Gatot Subroto) pada Kamis (22/5)," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com